Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

Kompas.com - 22/11/2019, 09:22 WIB
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 hingga saat ini belum rampung dibahas.

Anggota DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki batas waktu hingga 30 November ini untuk mengesahkan APBD DKI Jakarta 2020.

Aturan batas pengesahan APBD 2020 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

DPRD DKI dan Anies terancam tak digaji 6 bulan jika APBD 2020 belum juga sah hingga 30 November ini.

Baca juga: Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

"Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan Gubernur dan DPRD DKI Jakarta tidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut.

Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur atau DPRD. 

"Nantikan kalau pengenaan sanksi ada tim lagi dari Inspektorar Jenderal Dalam Negeri yang memeriksa dan evaluasi apa penyebabnya. Jadi kalau katakanlah kepala daerah penyebabnya, nah yang kena sanksi kepala daerahnya. Tapi kalau Inspektorat menilai yang memperlama itu DPRD-nya, ya DPRD nya yang kena sanksi. Jadi gitu prinsipnya bukan serta-merta tak digaji sebab APBD itu anggaran mengikat," kata Syarifuddin.

Pembahasan APBD DKI 2020 baru dibahas setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif diambil sumpahnya dan setelah alat kelengkapan dewan (AKD) di antaranya komisi dan badan dibentuk.

Baca juga: Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Pimpinan DPRD DKI diambil sumpahnya pada 14 Oktober. AKD dibentuk pada akhir Oktober.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Megapolitan
Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Megapolitan
Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Megapolitan
Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Megapolitan
Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Megapolitan
Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Megapolitan
68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

Megapolitan
Kisah Ibu Melahirkan di Planetarium, Ditolong Banyak Orang

Kisah Ibu Melahirkan di Planetarium, Ditolong Banyak Orang

Megapolitan
Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangkap Penyebar Hoaks Virus Corona

Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangkap Penyebar Hoaks Virus Corona

Megapolitan
Longsor di Area Pemakaman Bogor, Belasan Mayat Hilang

Longsor di Area Pemakaman Bogor, Belasan Mayat Hilang

Megapolitan
Pengacara Sopir Taksi Online yang Didakwa Merampok Ungkap Siapa Pelaku Sebenarnya

Pengacara Sopir Taksi Online yang Didakwa Merampok Ungkap Siapa Pelaku Sebenarnya

Megapolitan
Korban Banjir Minta Sekda DKI Tak Permainkan Perasaan Warga, Tak Ada Nikmatnya Kebanjiran

Korban Banjir Minta Sekda DKI Tak Permainkan Perasaan Warga, Tak Ada Nikmatnya Kebanjiran

Megapolitan
Tahun Ini, PT MRT Jakarta Akan Bentuk Perusahaan Patungan Bidang TOD dan Ticketing

Tahun Ini, PT MRT Jakarta Akan Bentuk Perusahaan Patungan Bidang TOD dan Ticketing

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X