Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

Kompas.com - 22/11/2019, 09:22 WIB
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 hingga saat ini belum rampung dibahas.

Anggota DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki batas waktu hingga 30 November ini untuk mengesahkan APBD DKI Jakarta 2020.

Aturan batas pengesahan APBD 2020 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

DPRD DKI dan Anies terancam tak digaji 6 bulan jika APBD 2020 belum juga sah hingga 30 November ini.

Baca juga: Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

"Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan Gubernur dan DPRD DKI Jakarta tidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur atau DPRD. 

"Nantikan kalau pengenaan sanksi ada tim lagi dari Inspektorar Jenderal Dalam Negeri yang memeriksa dan evaluasi apa penyebabnya. Jadi kalau katakanlah kepala daerah penyebabnya, nah yang kena sanksi kepala daerahnya. Tapi kalau Inspektorat menilai yang memperlama itu DPRD-nya, ya DPRD nya yang kena sanksi. Jadi gitu prinsipnya bukan serta-merta tak digaji sebab APBD itu anggaran mengikat," kata Syarifuddin.

Pembahasan APBD DKI 2020 baru dibahas setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif diambil sumpahnya dan setelah alat kelengkapan dewan (AKD) di antaranya komisi dan badan dibentuk.

Baca juga: Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Pimpinan DPRD DKI diambil sumpahnya pada 14 Oktober. AKD dibentuk pada akhir Oktober.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Ada Demo Buruh, Arus Lalu Lintas di Patung Kuda ke Harmoni Dialihkan

Megapolitan
Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Masih Dirawat di RS Polri, Sudah Jalani Operasi

Megapolitan
Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Megapolitan
WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNI yang Pernah Kunjungi 11 Negara Ini Tetap Bisa Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Megapolitan
Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Megapolitan
Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Megapolitan
Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.