Tanggapi Surat dari DPRD DKI, Kemendagri: Tak Ada Perpanjangan Waktu Pengesahan APBD 2020

Kompas.com - 22/11/2019, 12:18 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengaku telah menerima surat dari DPRD DKI Jakarta kepada Kemandagri terkait permintaan perpanjangan pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Syarifuddin menegaskan, perpanjangan waktu untuk pengesahan APBD DKI 2020 tidak diperbolehkan.

"Jadi yang saya ingin katakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," ujar Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut, pembabakan waktu mekanisme pembahasan anggaran pemerintah daerah telah diatur.

Baca juga: Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Pembahasan anggaran bisa dimulai sejak eksekutif (Pemprov DKI Jakarta) memberikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke legislatif (DPRD).

Sejak diberikan dokumen anggaran tersebut pada pertengahan Juli 2019, legislator diberi waktu empat pekan untuk membahas anggaran itu.

Jika dalam waktu empat pekan belum rampung, maka ada perpanjangan waktu selama dua pekan untuk meneruskan pembahasan anggaran.

"Jadi dalam Undang-Undang itu kalau sampai dengan enam pekan berarti kan kesannya ada memberi toleransi hanya dua minggu," ucap Syafruddin.

Jika dalam enam pekan belum juga disepakati, kepala daerah atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa langsung mengajukan RAPBD.

"Jadi enam pekan ini bukan ditetapkan. Tapi langsung disusun dengan RAPBD. Begitu masuk ke RAPBD, itu pihak eksekutif (Pemprov DKI) mulai menghitung hari lagi," ucap Syafruddin.

Baca juga: Naskah KUA-PPAS 2020 Diduga Contek Daerah Lain, Rapat di DPRD Diskors

Jika telah terhitung, enam puluh hari kerja belum juga disepakati, maka gubernur berwenang untuk mengajukan rancangan peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur tentang APBD agar anggaran tetap bisa dicairkan.

"Jadi kalau pembahasan KUA-PPAS enam pekan paling lambat, sedangkan RAPBD paling lambat 60 hari kerja. Tidak termasuk Sabtu Minggu atau hari libur," ujar dia.

"Jadi kalau sampai 60 hari kerja belum juga disepakati. Karena APBD harus tetap berproses untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat maka aturan ketentuan yang ada itu sudah memerintahkan kepada kepala daerah untuk membentuk rancangan anggaran kepala daerah,” tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yakin Kementerian Dalam Negeri akan mengizinkan perpanjangan waktu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 hingga pertengahan Desember 2019 nanti.

Adapun batas waktu pengajuan RAPBD DKI Jakarta 2020 kepada Kemendagri sebenarnya 30 November 2019.

Sementara saat ini, DPRD dan Pemda baru menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di tingkat komisi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Mei: Bertambah 119, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 7.272 Pasien

UPDATE 31 Mei: Bertambah 119, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 7.272 Pasien

Megapolitan
Pengendara Tak Punya SIKM, 10.863 Kendaraan Dilarang Keluar dan Masuk Jakarta

Pengendara Tak Punya SIKM, 10.863 Kendaraan Dilarang Keluar dan Masuk Jakarta

Megapolitan
Penghentian Layanan Bus AKAP di Terminal Jabodetabek Diperpanjang hingga 7 Juni

Penghentian Layanan Bus AKAP di Terminal Jabodetabek Diperpanjang hingga 7 Juni

Megapolitan
Belasan Pengunjung Pasar Ikan Hias Jatinegara Dihukum Menyapu Trotoar

Belasan Pengunjung Pasar Ikan Hias Jatinegara Dihukum Menyapu Trotoar

Megapolitan
Ada Pembongkaran JPO di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Akan Dibuka Tutup

Ada Pembongkaran JPO di Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Akan Dibuka Tutup

Megapolitan
1.110 Calon Penumpang Ditolak Saat Hendak Keluar Kota Menggunakan Kereta Luar Biasa

1.110 Calon Penumpang Ditolak Saat Hendak Keluar Kota Menggunakan Kereta Luar Biasa

Megapolitan
Sejumlah Hal yang Dapat Diterapkan Pejalan Kaki Saat New Normal

Sejumlah Hal yang Dapat Diterapkan Pejalan Kaki Saat New Normal

Megapolitan
Ini Daftar 15 Rute BRT yang Dioperasikan Transjakarta Sejak 30 Mei

Ini Daftar 15 Rute BRT yang Dioperasikan Transjakarta Sejak 30 Mei

Megapolitan
DKI Jakarta masih Terapkan PSBB, Transjakarta Hanya Operasikan 15 Rute BRT

DKI Jakarta masih Terapkan PSBB, Transjakarta Hanya Operasikan 15 Rute BRT

Megapolitan
PT KAI Perpanjang Operasional Kereta Luar Biasa hingga 7 Juni

PT KAI Perpanjang Operasional Kereta Luar Biasa hingga 7 Juni

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Buat Jalur Jaga Jarak di Trotoar dan Halte

Pemprov DKI Diminta Buat Jalur Jaga Jarak di Trotoar dan Halte

Megapolitan
Jelang New Normal, Banyak Warga Mulai Berolahraga di Bundaran HI

Jelang New Normal, Banyak Warga Mulai Berolahraga di Bundaran HI

Megapolitan
Masih Terjadi Lonjakan PDP dan ODP Selama Dua Bulan Terakhir di Jakarta

Masih Terjadi Lonjakan PDP dan ODP Selama Dua Bulan Terakhir di Jakarta

Megapolitan
Kilas Balik: Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan...

Kilas Balik: Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan...

Megapolitan
Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19

Mingggu Pagi, Pemprov DKI Disinfeksi Puluhan Ruas Jalan untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X