DPRD DKI Baru Bisa Serahkan RAPBD pada 15 Desember 2019

Kompas.com - 22/11/2019, 17:55 WIB
Caleg DPRD DKI Jakarta M. Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaCaleg DPRD DKI Jakarta M. Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik menyebutkan, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 baru bisa diselesaikan pada 15 Desember 2019.

"Kami kan jalan terus pembahasan. Insya Allah minggu depan ini KUA-PPAS selesai, habis itu langsung pembahasan APBD. Pokoknya target kita 15 desember selesai APBD," ucap Taufik saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, di tanggal tersebut seharusnya DPRD DKI masih bisa menyerahkan dokumen RAPBD karena Kemendagri masih dalam pembahasan.

Apalagi, pembahasan anggaran di DKI Jakarta memang berlangsung lama.

Baca juga: Tanggapi Surat dari DPRD DKI, Kemendagri: Tak Ada Perpanjangan Waktu Pengesahan APBD 2020

"Iya boleh, kan evaluasi Kemendagri itu dari tanggal 1 Desember sampai akhir. Bukan soal masih bisa. Ketentuannya 30 desember, tapi kan karena situasional dan berbagai hal. Menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," kata dia.

Jika sudah mendesak, Taufik tak keberatan jika anggota DPRD DKI Jakarta juga gubernur DKI Jakarta tidak menerima gaji selama enam bulan.

Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 2 huruf o yakni "kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun".

Dan pasal 44 yang berbunyi "Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan".

Baca juga: Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

"Kalau memang kan kita minta waktu itu dalam rangka melihat aturan, ada sanksi.Sanksi DPRD dari dulu sanksi sih sebagai suatu ketentuan ya enggak apa-apa, santai aja. Ya enggak masalah kalau mau diterapkan sanksi terapkan saja," tuturnya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 hingga saat ini belum rampung dibahas.

Anggota DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki batas waktu hingga 30 November ini untuk mengesahkan APBD DKI Jakarta 2020.

DPRD sendiri sudah mengajukan surat perpanjangan waktu untuk pembahasan APBD.

Namun Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menegaskan, perpanjangan waktu untuk pengesahan  APBD DKI 2020 tidak diperbolehkan.

"Jadi yang saya ingin katakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," ujar Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Janjikan Gaji ke-13 PNS Dibayar Penuh Pekan Ini

Pemkot Bekasi Janjikan Gaji ke-13 PNS Dibayar Penuh Pekan Ini

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

PSBB Transisi Jakarta Direncanakan Akan Diperpanjang Lagi 14 Hari

Megapolitan
Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Kanalisasi Angkot dan Motor Akan Digencarkan di Jalan Margonda Raya Depok

Megapolitan
Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Stasiun Pondok Ranji Direvitalisasi, Akses Masuk hingga Lahan Parkir Akan Ditambah

Megapolitan
Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Pengendara Motor yang Masuk Jalur Cepat di Margonda Akan Kena Tilang Elektronik

Megapolitan
ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

ASN Positif Covid-19, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Tutup Salah Satu Gedung Selama 10 Hari

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Pemkot Jakpus Pakai Peti Jenazah untuk Ingatkan Warga Bahaya Covid-19

Megapolitan
Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Wakapolri: Tangkap Penyebar Berita Hoaks Terkait Covid-19

Megapolitan
Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Warga Terlibat Cekcok Saat Antre Perpanjang SIM di Metropolitan Mall Bekasi

Megapolitan
Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Mini Cooper Hilang Kendali Tabrak Tiang MRT, Pengendara Tak Sadarkan Diri

Megapolitan
Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Megapolitan
Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Megapolitan
Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X