DPRD DKI Baru Bisa Serahkan RAPBD pada 15 Desember 2019

Kompas.com - 22/11/2019, 17:55 WIB
Caleg DPRD DKI Jakarta M. Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaCaleg DPRD DKI Jakarta M. Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik menyebutkan, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 baru bisa diselesaikan pada 15 Desember 2019.

"Kami kan jalan terus pembahasan. Insya Allah minggu depan ini KUA-PPAS selesai, habis itu langsung pembahasan APBD. Pokoknya target kita 15 desember selesai APBD," ucap Taufik saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, di tanggal tersebut seharusnya DPRD DKI masih bisa menyerahkan dokumen RAPBD karena Kemendagri masih dalam pembahasan.

Apalagi, pembahasan anggaran di DKI Jakarta memang berlangsung lama.

Baca juga: Tanggapi Surat dari DPRD DKI, Kemendagri: Tak Ada Perpanjangan Waktu Pengesahan APBD 2020

"Iya boleh, kan evaluasi Kemendagri itu dari tanggal 1 Desember sampai akhir. Bukan soal masih bisa. Ketentuannya 30 desember, tapi kan karena situasional dan berbagai hal. Menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," kata dia.

Jika sudah mendesak, Taufik tak keberatan jika anggota DPRD DKI Jakarta juga gubernur DKI Jakarta tidak menerima gaji selama enam bulan.

Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 2 huruf o yakni "kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun".

Dan pasal 44 yang berbunyi "Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan".

Baca juga: Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

"Kalau memang kan kita minta waktu itu dalam rangka melihat aturan, ada sanksi.Sanksi DPRD dari dulu sanksi sih sebagai suatu ketentuan ya enggak apa-apa, santai aja. Ya enggak masalah kalau mau diterapkan sanksi terapkan saja," tuturnya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 hingga saat ini belum rampung dibahas.

Anggota DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki batas waktu hingga 30 November ini untuk mengesahkan APBD DKI Jakarta 2020.

DPRD sendiri sudah mengajukan surat perpanjangan waktu untuk pembahasan APBD.

Namun Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menegaskan, perpanjangan waktu untuk pengesahan  APBD DKI 2020 tidak diperbolehkan.

"Jadi yang saya ingin katakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," ujar Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X