Ketika Anies dan DPRD DKI Terancam Tak Gajian 6 Bulan...

Kompas.com - 23/11/2019, 14:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 hingga saat ini belum rampung dibahas.

Pembahasan masih panjang, sedangkan tenggat waktu penetapan kian mepet, yakni 30 November 2019.

Pemprov DKI dan DPRD DKI baru membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar menyusun RAPBD.

Padahal, DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya memiliki waktu hingga 30 November 2019 untuk menyepakati RAPBD 2020.

RAPBD yang telah disepakati kemudian harus dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi selama 15 hari.

Baca juga: Mendagri Tak Mau Intervensi Polemik RAPBD DKI 2020

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

Jika Anies dan DPRD DKI gagal menyepakati RAPBD sesuai ketentuan itu, mereka terancam dikenai sanksi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sanksinya ialah tidak menerima gaji selama enam bulan.

Baca juga: Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

"Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan gubernur dan DPRD DKI Jakarta tidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut.

Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur atau DPRD.

Serupa era Ahok

Terlambatnya pengesahan APBD 2020 pernah terjadi lima tahun lalu ketika DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menyepakati RAPBD 2015 hingga waktu yang ditentukan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

Megapolitan
Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

Megapolitan
Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Megapolitan
Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Megapolitan
Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Megapolitan
Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X