Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Relokasi Pedagang Pisang di Pisangan Lama akibat Proyek DDT Kereta Api

Kompas.com - 25/11/2019, 08:51 WIB
Dean Pahrevi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi pedagang pisang di Jalan Raya Pisangan Lama, Pulogadung, Jakarta Timur, akibat proyek pembangunan Double-double Track (DDT) kereta api menuai keluhan dari para pedagang.

Para pedagang sebenarnya tidak menolak pembangunan DDT. Mereka juga bersedia pindah dari lokasi lapaknya saat ini.

Namun, mereka mengeluhkan waktu yang diberikan pemerintah untuk mengosongkan lapak.

Yus Rustadi, koordinator pedagang pisang setempat, mengatakan, para pedagang diberi waktu hingga akhir November 2019 untuk mengosongkan lapaknya.

Sosialisasi relokasi dilakukan sejak 18 November 2019.

"Di sini kami ada 80-an pedagang, ditambah anak buah bisa ratusan. Kami tidak masalah direlokasi untuk kepentingan proyek. Tapi, yang kami sayangkan waktu untuk relokasi dikasihnya sangat mepet hanya semingguan," kata Rustadi di lokasi, Minggu (24/11/2019).

Baca juga: Digusur karena Ada Proyek DDT, Pedagang Pisang di Pisangan Lama Keluhkan Waktu untuk Relokasi yang Mepet

Tolak relokasi ke Pasar Klender

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan tempat baru bagi pedagang untuk berjualan, yakni di lantai dua Pasar Klender.

Namun, hal itu lagi-lagi ditolak para pedagang. Sebab, pedagang khawatir berjualan di Pasar Klender sepi dari pengunjung dan pendapatan bisa turun drastis.

"Pemerintah kasih kita tempat di Pasar Klender, kami tidak mau tidak setuju, di sana sepi pengunjung, ada ratusan pedagang di sana tapi milihnya berjualan di jalanan," ujar Rustadi.

Para pedagang sebetulnya sudah meminta agar direlokasi ke sebuah lahan di delat Depo kereta api Cipinang. Namun, hal itu tidak diizinkan pemerintah.

"Kami mintanya di dekat Dipo kereta tuh karena tidak jauh dari sini. Kami pindahin barang dagangan juga mudah. Tapi tidak boleh, kami dibilangnya menyelesaikan masalah dengan masalah," ujar Rustadi.

Camat Pulogadung Bambang Pangestu menjelaskan, tanah yang menjadi lapak para pedagang saat ini ialah milik Kementerian Perhubungan.

Sejak 2015, proyek DDT dimulai sepanjang sembilan kilometer dari Stasiun Jatinegara hingga Stasiun Cakung.

Saat itu sosialisasi kepada para pedagang pisang agar pindah dari lapaknya sudah mulai dilakukan. Namun, pada akhirnya pedagang masih diperbolehkan untuk berjualan.

"Dengan syarat, nanti apabila tanah itu dibutuhkan untuk proyek mereka harus pindah," kata Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com