Kota Tangerang Dikhawatirkan Jadi Tempat Transit Perdagangan Orang

Kompas.com - 25/11/2019, 14:39 WIB
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, Irna Rudiana saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Senin (25/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, Irna Rudiana saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Senin (25/11/2019)

TANGERANG, KOMPAS.com - Kota Tangerang, di mana Bandara Internasional Soekarno-Hatta berdiri, dikhawatirkan menjadi tempat transit tindak kejahatan perdagangan orang ( TPPO) ke luar negeri.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Irna Rudiana mengatakan, kekhawatiran tersebut dirasa wajar mengingat Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang Indonesia ke luar negeri berada di wilayah Pemerintahan Kota Tangerang.

"Di Bandara (Soekarno-Hatta pernah) ada (TPPO), jadi daerah kami khawatirnya jadi tempat transit," ujar dia saat ditemui di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (21/11/2019).

Untuk itu, lanjut Irna, tim TPPO yang segera dibentuk Pemkot Tangerang. Akan ada program khusus pencegahan TPPO yang melibatkan masyarakat.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut RI sebagai Negara Pengirim, Transit, dan Tujuan TPPO

"Kami jaga dengan perlindungan anak dan perempuan berbasis masyarakat," jelas dia.

Perlindungan berbasis masyarakat yang dimaksud adalah membentuk komunitas masyarakat peduli yang akan melaporkan TPPO ke kelurahan atau tingkat kecamatan untuk diberikan tindakan sesegera mungkin.

"Supaya ada kasus biar ada yang lapor ke tingkat kecamatan dan tingkat kota," jelas dia.

Laporan selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib yang berwenang dalam bidang penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Baca juga: Imigrasi Soekarno-Hatta Akui Sulit Deteksi Perdagangan Manusia lewat Pengantin Pesanan

Sebelumnya, Irna Rudiana mengatakan bahwa Kota Tangerang akan segera membentuk tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Irna mengatakan, pembentukan tersebut merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) yang mengkategorikan TPPO sebagai kejahatan luar biasa.

"Ini termasuk Extraordinary Crime, TPPO salah satu di antara, dampaknya ke masyarakat besar," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X