Fokus Bahas Rancangan Anggaran 2020, Anggota DPRD dan Pejabat DKI Dilarang Kunker

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melarang seluruh anggota DPRD DKI untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) selama pembahasan rancangan anggaran 2020 belum rampung.

Semua anggota DPRD DKI Jakarta diminta untuk fokus membahas rancangan anggaran hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 disahkan.

"Kunker ditiadakan selama pembahasan anggaran, pokoknya kami maksimalkan APBD," ujar Prasetio dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (25/11/2019).

Menurut jadwal, anggota DPRD DKI Jakarta seharusnya dua kali lagi melaksanakan kunker sepanjang 2019 ini, yakni 1 dan 2 Desember 2019. Jadwal itu pun dibatalkan.

"Tugas kami bukan kunker, tugas kami pembahasan anggaran. Enggak ada kunker komisi, enggak ada kunker apa pun, di-hold dulu," kata Prasetio.

Baca juga: Pemprov-DPRD DKI Optimistis APBD 2020 Disahkan Tepat Waktu

Selain anggota DPRD DKI, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov DKI juga dilarang melaksanakan kunker. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memerintahkan seluruh pejabat untuk fokus mengikuti pembahasan rancangan anggaran 2020.

"Kami di eksekutif, tidak ada izin keluar sebelum APBD beres. Jadi semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik," ucap Saefullah.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyepakati jadwal pembahasan rancangan anggaran 2020. Legislatif dan eksekutif akan membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 pada 25-27 November.

Selanjutnya, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS pada 29 November 2019.

DPRD dan Pemprov DKI kemudian akan membahas rancangan APBD 2020 pada 2-10 Desember 2019. Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati raperda tentang APBD 2020.