Tolak Direlokasi Ke Pasar Klender, Pedagang Khawatir Pisangan Jadi Wilayah Tanpa Pisang

Kompas.com - 25/11/2019, 19:28 WIB
Lapak pedagang pisang di Jalan Raya Pisangan Lama, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulohgadung, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVILapak pedagang pisang di Jalan Raya Pisangan Lama, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulohgadung, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan pedagang pisang di Jalan Pisangan Lama Raya, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, akan direlokasi karena terimbas proyek Double-double Track (DDT) kereta api Manggarai-Cikarang.

Para pedagang sejatinya tidak menolak direlokasi karena adanya proyek tersebut. Mereka justru mendukung penuh proyek itu berjalan guna kepentingan nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan lokasi baru untuk para pedagang pisang menjajakan dagangannya, yakni di lantai 2 Pasar Klender.

Namun, para pedagang keberatan untuk pindah ke Pasar Klender. Alasannya, lokasi pasar tersebut jauh dari lapak sebelumnya dan khawatir sepi pembeli.

"Kalau di lantai 2 Pasar Klender, di samping jauh, sepi pembeli, juga barang yang dijual kan pisang tandanan. Selain pisangnya harus diangkat ke lantai 2, yang beli juga harus angkat pisang tandanan dari lantai atas ke bawah. Ya imposible lah," kata Deden saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/11/2019).

Deden menjelaskan, pihaknya berharap agar Pemprov DKI memberikan lokasi berdagang baru yang layak dan tidak jauh dari lapak sebelumnya.

Sebab, menurut Deden, ratusan pedagang pisang yang sudah berjualan puluhan tahun di sepanjang Jalan Pisangan Lama Raya disebut telah menjadi pasar pisang terbesar di Jakarta.

Selain itu, menurut dia, nama wilayah Pisangan Timur identik dengan banyaknya pedagang pisang.

"Berpuluh-puluh tahun sudah wilayah Pisangan sangat identik dengan buah pisang dan apabila pasar pisang terbesar di Jakarta ini sudah tidak ada, wilayah ini dikhawatirkan menjadi 'Pisangan tanpa pisang'," ujar Deden.

Adapun para pedagang diberi waktu hingga akhir November 2019 untuk mengosongkan lapaknya.

Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi relokasi sejak 18 November lalu.

Terkait hal itu, para pedagang merasa waktu yang diberikan sangat mepet. Mereka juga berharap Pemprov DKI memberikan waktu lebih lama lagi untuk pedagang membongkar lapak yang sudah puluhan tahun digunakan untuk berjualan pisang itu.

"Kami juga hanya menyayangkan, tenggat waktu antara sosialisasi dan pengosongan tempat terlalu singkat, hanya 10 hari, karena sebelum-sebelumnya, proyek DDT mengalami penundaan beberapa kali bahkan sejak tahun 1998," ujar Deden.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X