Defisit Rp 10 Triliun, Rancangan Anggaran DKI 2020 Disisir Ulang di Komisi DPRD

Kompas.com - 25/11/2019, 22:45 WIB
Suasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengembalikan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 ke komisi-komisi DPRD DKI.

Sebab, rancangan KUA-PPAS 2020 masih defisit Rp 10 triliun setelah dibahas di komisi-komisi DPRD.

"Saya minta ada diskusi dengan komisi-komisi biar menyisir ulang karena duitnya enggak ada," ujar Ketua Banggar DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Kemendagri: DKI Langgar Tahapan Pembahasan Rancangan APBD 2020


Prasetio menuturkan, belanja yang direncanakan Pemprov DKI harus disesuaikan dengan rencana pendapatan 2020 sekitar Rp 87 triliun.

Saat ini, rancangan anggaran belanja tahun 2020 masih di kisaran Rp 97 triliun.

"Uangnya cuma ada Rp 87 triliun. Saya putuskan (rapat Banggar) skors agar lari lagi ke komisi," kata Prasetio.

Rapat Banggar rencananya akan dilanjutkan pada Selasa (26/11/2019) besok, dengan harapan komisi-komisi telah selesai menyisir ulang rancangan anggaran 2020.

Baca juga: Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan rancangan KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 95,9 triliun pada Juli 2019.

Namun, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD DKI pada 23 Oktober 2019, Pemprov DKI merevisi rancangan KUA-PPAS 2020 menjadi Rp 89,4 triliun.

Pembahasan kemudian berlanjut di komisi-komisi DPRD DKI. Hasilnya, rancangan anggaran belanja membengkak jadi Rp 97 triliun, sementara rancangan anggaran pendapatan menurun jadi Rp 87,1 triliun.

"Dari kertas kerja kami, ini kemampuan keuangan hanya Rp 87,1 triliun, sementara total dari kegiatan dan hasil pembahasan dengan komisi itu masih menyentuh angka Rp 97 triliun. Jadi masih harus mengurangi Rp 10 triliun," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Pemprov-DPRD DKI Optimistis APBD 2020 Disahkan Tepat Waktu

Rancangan anggaran belanja membengkak karena kenaikan anggaran sejumlah kegiatan.

Salah satunya, yakni anggaran untuk menyubsidi premi 5,1 juta warga Jakarta penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemprov DKI mulanya mengusulkan anggaran Rp 1,4 triliun untuk subsidi tersebut.

Namun, Pemprov DKI kemudian mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,16 triliun karena naiknya iuran BPJS Kesehatan mulai 2020.

Komponen lain yang menyebabkan rancangan anggaran belanja naik ialah gaji untuk tenaga penyedia jasa lain perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI.

Para tenaga PJLP digaji sebesar upah minimum provinsi (UMP). UMP DKI tahun 2020 ditetapkan Rp 4,2 juta per bulan pada 1 November lalu, naik dari UMP 2019 sebesar Rp 3,9 juta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gebrak Meja, Ketua DPRD DKI Memarahi Kadisbud soal Rekomendasi Penyelenggaran Formula E di Monas Dirahasiakan

Gebrak Meja, Ketua DPRD DKI Memarahi Kadisbud soal Rekomendasi Penyelenggaran Formula E di Monas Dirahasiakan

Megapolitan
Tak Ditahan, Pemukul Kucing hingga Mati Jalani Wajib Lapor

Tak Ditahan, Pemukul Kucing hingga Mati Jalani Wajib Lapor

Megapolitan
Jika Revitalisasi TIM Dimoratorium, Jakpro Khawatir Lukisan Mahal Seniman Terbengkalai

Jika Revitalisasi TIM Dimoratorium, Jakpro Khawatir Lukisan Mahal Seniman Terbengkalai

Megapolitan
Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Megapolitan
Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Megapolitan
Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Megapolitan
Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Megapolitan
Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Megapolitan
Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Megapolitan
Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Megapolitan
Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Megapolitan
Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Megapolitan
Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Megapolitan
35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X