Lebih Hemat Anggaran, Tito Karnavian Dorong Dukcapil dan KPU Lakukan Kajian e-Voting

Kompas.com - 26/11/2019, 08:42 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali angkat bicara soal proses pemilihan umum di Indonesia.

Dalam sambutannya di Rakornas Dukcapil di Discovery Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Tito mendorong Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bekerja sama dengan Komisi Pemilu Umum (KPU) melakukan kajian mengenai e-voting.

"Mungkin KPU, lalu Pak Zudan (Dirjen Dukcapil) dengan mungkin bapak dari BPS, Bawaslu mungkin bisa berangkat ke negara yang menggunakan e-voting untuk melakukan studi banding," kata Tito di Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/11/2019) malam.

Tito menjelaskan, pemilu yang menggunakan sistem e-voting bisa menghemat uang negara. Pasalnya, setiap kali ada pemilu, anggaran yang digunakan mencapai triliunan rupiah.

"Karena votingnya enggak perlu dengan TPS, enggak perlu lagi surat suara, bahkan mungkin enggak perlu petugas TPS di kampung-kampung," ujar Tito.

Baca juga: Dibanding E-Voting, KPU Lebih Butuhkan E-Rekap

Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Dukcapil harus mengejar 100 persen penduduk Indonesia terdata dalam KTP elektronik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, data tersebut disebutkan Tito sudah mencapai 98 persen dari 250 juta lebih penduduk yang ada di tanah air.

Sebelumnya, polemik pilkada langsung atau tidak langsung tersebut mencuat setelah Tito melontarkan wacana untuk mengevaluasi pilkada langsung.

Tito mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, Tito tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Baca juga: Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi...

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon lantaran sistem pilkada langsung.

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, ya mana berani dia?" lanjut dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Megapolitan
UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

Megapolitan
UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Megapolitan
Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Megapolitan
Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Megapolitan
19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

Megapolitan
Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Megapolitan
Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Megapolitan
Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Megapolitan
Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Megapolitan
Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X