Lebih Hemat Anggaran, Tito Karnavian Dorong Dukcapil dan KPU Lakukan Kajian e-Voting

Kompas.com - 26/11/2019, 08:42 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali angkat bicara soal proses pemilihan umum di Indonesia.

Dalam sambutannya di Rakornas Dukcapil di Discovery Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Tito mendorong Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bekerja sama dengan Komisi Pemilu Umum (KPU) melakukan kajian mengenai e-voting.

"Mungkin KPU, lalu Pak Zudan (Dirjen Dukcapil) dengan mungkin bapak dari BPS, Bawaslu mungkin bisa berangkat ke negara yang menggunakan e-voting untuk melakukan studi banding," kata Tito di Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/11/2019) malam.

Tito menjelaskan, pemilu yang menggunakan sistem e-voting bisa menghemat uang negara. Pasalnya, setiap kali ada pemilu, anggaran yang digunakan mencapai triliunan rupiah.

"Karena votingnya enggak perlu dengan TPS, enggak perlu lagi surat suara, bahkan mungkin enggak perlu petugas TPS di kampung-kampung," ujar Tito.

Baca juga: Dibanding E-Voting, KPU Lebih Butuhkan E-Rekap

Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Dukcapil harus mengejar 100 persen penduduk Indonesia terdata dalam KTP elektronik.

Saat ini, data tersebut disebutkan Tito sudah mencapai 98 persen dari 250 juta lebih penduduk yang ada di tanah air.

Sebelumnya, polemik pilkada langsung atau tidak langsung tersebut mencuat setelah Tito melontarkan wacana untuk mengevaluasi pilkada langsung.

Tito mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, Tito tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Baca juga: Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi...

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon lantaran sistem pilkada langsung.

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, ya mana berani dia?" lanjut dia.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agar Tetap Bisa Makan, Kurir Barang Bekerja walau Ada Wabah Covid-19

Agar Tetap Bisa Makan, Kurir Barang Bekerja walau Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Polres Jakarta Utara Pakai Water Cannon Untuk Semprot Cairan Disinfektan di Jalanan

Polres Jakarta Utara Pakai Water Cannon Untuk Semprot Cairan Disinfektan di Jalanan

Megapolitan
Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Megapolitan
Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Megapolitan
Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Megapolitan
Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Megapolitan
Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Megapolitan
Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Megapolitan
Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Megapolitan
Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Megapolitan
Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X