Lebih Hemat Anggaran, Tito Karnavian Dorong Dukcapil dan KPU Lakukan Kajian e-Voting

Kompas.com - 26/11/2019, 08:42 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali angkat bicara soal proses pemilihan umum di Indonesia.

Dalam sambutannya di Rakornas Dukcapil di Discovery Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Tito mendorong Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bekerja sama dengan Komisi Pemilu Umum (KPU) melakukan kajian mengenai e-voting.

"Mungkin KPU, lalu Pak Zudan (Dirjen Dukcapil) dengan mungkin bapak dari BPS, Bawaslu mungkin bisa berangkat ke negara yang menggunakan e-voting untuk melakukan studi banding," kata Tito di Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/11/2019) malam.

Tito menjelaskan, pemilu yang menggunakan sistem e-voting bisa menghemat uang negara. Pasalnya, setiap kali ada pemilu, anggaran yang digunakan mencapai triliunan rupiah.

"Karena votingnya enggak perlu dengan TPS, enggak perlu lagi surat suara, bahkan mungkin enggak perlu petugas TPS di kampung-kampung," ujar Tito.

Baca juga: Dibanding E-Voting, KPU Lebih Butuhkan E-Rekap

Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Dukcapil harus mengejar 100 persen penduduk Indonesia terdata dalam KTP elektronik.

Saat ini, data tersebut disebutkan Tito sudah mencapai 98 persen dari 250 juta lebih penduduk yang ada di tanah air.

Sebelumnya, polemik pilkada langsung atau tidak langsung tersebut mencuat setelah Tito melontarkan wacana untuk mengevaluasi pilkada langsung.

Tito mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, Tito tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Baca juga: Usul Tito soal Evaluasi Pilkada Langsung dan Jawaban Jokowi...

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon lantaran sistem pilkada langsung.

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, ya mana berani dia?" lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Megapolitan
Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Megapolitan
Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Megapolitan
Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Megapolitan
Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Megapolitan
PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Megapolitan
Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Megapolitan
Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

Megapolitan
Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X