[VIDEO] Foke Bicara Soal Normalisasi Sungai di Jakarta

Kompas.com - 26/11/2019, 12:23 WIB
Fauzi Bowo, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, mengunjungi kantor redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta, Jumat (6/1/2012).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Fauzi Bowo, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, mengunjungi kantor redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta, Jumat (6/1/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Normalisasi sungai merupakan salah satu program pengendalian banjir di DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai.

Kemudian, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 yang diundangkan di era Gubernur Fauzi Bowo, normalisasi dilakukan tak hanya di sungai tetapi juga di saluran, waduk, dan situ.

Normalisasi sungai memiliki konsep dasar mengembalikan fungsi asli sungai.

Hal itu dilakukan dengan beragam cara, mulai dari pengerukan dasar sungai, membuat sodetan-sodetan, hingga menertibkan bangunan-bangunan liar di bantaran kali atau lebih dikenal dengan istilah penggusuran.

Baca juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Terhambat Pembebasan Lahan

Alhasil, normalisasi sungai kerap dianggap momok bagi para penghuni bangunan liar di bantaran kali. 

Kini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan menggunakan naturalisasi sebagai program pengendalian banjir. Istilah ini berbeda dengan upaya yang dilakukan di era sebelumnya.

Pergub naturalisasi

Definisi naturalisasi dijelaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi yang diterbitkan Anies pada 1 April 2019.

Konsep naturalisasi sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Baca juga: Menengok Nasib Warga Sunter Agung Setelah Penggusuran...

Adapun yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air adalah bangunan air berserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung meliputi kali, saluran, sungai, waduk, situ dan, embung.

Meski telah beralih nama, program naturalisasi sungai ternyata tak sepenuhnya "menyelamatkan" para penghuni bangunan liar dari penertiban atau penggusuran.

Kompas.com berkesempatan berbincang dengan Fauzi Bowo atau Foke dan membahas seputar normalisasi sungai dan kegalauan pemerintah saat itu menghadapi protes warga terhadap penggusuran.

Simak selengkapnya dalam video berikut.

 


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Megapolitan
Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Megapolitan
Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Megapolitan
Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Megapolitan
Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Megapolitan
Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Megapolitan
Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Megapolitan
Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Megapolitan
Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Megapolitan
Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Megapolitan
Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Megapolitan
Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Megapolitan
Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Megapolitan
Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X