Ketua DPRD DKI Jakarta Sindir Pendapatan Pajak DKI yang Tak Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Presetio Edi Marsudi mempertanyakan realisasi pajak 2019 yang menurut dia masih minim.

Tak hanya itu, Pras panggilan akrab Prasetio, juga merasa bahwa penetapan target pajak masih rendah dari tahun ke tahun.

"Pajak rokok dari awal (target) Rp 600 miliar, dari dulu begitu. Padahal kalau ditingkatkan bisa, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ya kan turun juga," kata Prasetio dalam rapat anggaran di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Berdasarkan data, untuk pajak rokok memiliki target sebesar Rp 620 miliar, lalu realisasi per 26 November Rp 533,11 miliar yang berarti masih selisih Rp 86,8 miliar.

Kemudian untuk PBBKB ditargetkan Rp 1,27 triliun, realisasi per 26 November Rp 1,15 triliun dengan selisih Rp 122 miliar.

Baca juga: Hingga November 2019, Penerimaan Pajak DKI Baru 84 Persen dari Target 8,8 Triliun

Selanjutnya Pras juga menyoroti pajak parkir yang menurun. Ia pun meminta agar Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta agar memanggil seluruh pengelola parkir di DKI Jakarta dipanggil.

"Nanti setelah pembahasan komisi panggil itu yang punya parkir di republik Jakarta. Ini (pendapatan pajak parkir) lebih enggak mungkin kurang. Di bawah proxy saja sampai keluar-keluar. Itu tanggung jawab ke mana," jelasnya.

"Tolong diterjunkan petugas ya Pak Faisal (Kepala BPRD), Jakarta bisa bertambah tapi kita defisit," tambah Pras.

Adapun jumlah pendapatan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Rp 44,54 triliun sedangkan realisasi hingga 26 November 2019 Rp 35,315 triliun.

Selisih target dan realisasi saat ini adalah Rp 9,224 triliun.