Wakil Wali Kota Bekasi Anggap Jalan Kalimalang Tetap Bisa Lancar Tanpa ERP

Kompas.com - 26/11/2019, 17:58 WIB
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada awak media di Rumah Sakit Global Awal Bros, Jalan KH. Noer Ali, Kota Bekasi, Kamis (27/9/2018). KOMPAS.com/-DEAN PAHREVIWakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada awak media di Rumah Sakit Global Awal Bros, Jalan KH. Noer Ali, Kota Bekasi, Kamis (27/9/2018).


BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menganggap penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Kalimalang pada 2020 nanti tak begitu mendesak.

Tri menilai, arus lalu lintas di Jalan Kalimalang relatif lancar jika telah beroperasi normal sehingga tak butuh ERP. Saat ini, Jalan Kalimalang memang masih terganggu proyek Tol Becakayu.

"Karena yang saya lihat dengan nantinya sudah dua arah, masing-masing sisi satu arah ke arah menuju Jakarta dan Bekasi, saya kira mudah-mudahan tidak ada lagi hambatan," ujar Tri kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (26/11/2019) petang.

"Fungsinya ERP itu kan bagaimana meminimalisir orang menggunakan kendaraan pribadi, ya makanya kemudian dia berbayar," imbuhnya.

Baca juga: Wakil Walkot: Bekasi Tidak Siap jika ERP Diterapkan 2020 di Kalimalang

Tri menilai, wacana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menerapkan ERP di Kalimalang pada 2020 terlalu prematur. Selain tidak mendesak, wacana ini juga dianggap masih minim kajian.

Dia mengapresiasi langkah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk memperdalam kajian dulu.

"Dari segi aturannya, terus duitnya untuk apa. Kalau kita mengacu ERP yang di Singapura itu misalnya diatur, apakah penerapannnya di jam-jam tertentu, lalu apakah teknologinya sudah disiapkan atau belum," jelas Tri.

Namun, Tri pribadi ingin ada kawasan lain yang bisa dijadikan acuan sebelum Kalimalang kena ERP.

"Misalnya kita lihat dampak ERP di DKI, kemudian bagaimana dampaknya terkait dengan traffic lalu lintas yang ada," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X