Beda Pendapat Dishub DKI dan Polisi Soal Aturan Skuter Listrik

Kompas.com - 28/11/2019, 10:58 WIB
salahsatu pengedara mobil yang ditilang di jalur sepeda, kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONsalahsatu pengedara mobil yang ditilang di jalur sepeda, kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya berbeda pendapat terkait penerapan aturan penggunaan skuter listrik atau otopet.

Perbedaan itu disebabkan belum adanya peraturan khusus terkait skuter listrik. Aturan yang saat ini berlaku hanya berdasarkan pada kesepakatan antara Dishub DKI Jakarta dan kepolisian.

Sementara itu, peraturan gubernur (pergub) terkait penggunaan skuter listrik hingga kini masih belum disahkan.

Baca juga: Beda dengan Polisi, Dishub DKI Sebut Skuter Listrik Pribadi Boleh Melintasi Jalur Sepeda

Larangan melintas di jalur sepeda

Polisi telah menerapkan aturan tilang terhadap pengguna skuter listrik baik skuter listrik sewaan atau milik pribadi yang melintas di jalan raya atau jalur khusus sepeda mulai 25 November 2019.

Para pelanggar akan dijerat dengan Pasal 282 Juncto Pasal 104 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya satu bulan dan denda maksimal Rp 250.000.

Penggunaan skuter listrik hanya diperbolehkan di kawasan tertentu yang telah mendapat izin dari pihak pengelola, salah satunya kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan kawasan Ancol.

Sistem penilangan pada pengguna skuter listrik yang melanggar adalah tilang eloktronik. Artinya, para pelanggar hanya menunjukkan kartu identitas dan membayar denda tilang melalui bank.

Sementara itu, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 tahun 2019 tentang Penyediaan Jalur Sepeda bertentangan dengan aturan tilang kepolisian. Pergub itu menyebutkan skuter listrik diperbolehkan melintas di jalur sepeda.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, larangan skuter listrik melintas di jalur sepeda merupakan kesepakatan antara Ditlantas Polda Metro Jaya, Dishub DKI Jakarta, dan pengelola skuter listrik. Kesepakatan itu diambil demi keamanan para pengguna skuter listrik.

Menurut Yusri, larangan itu akan diterbitkan dalam sebuah pergub khusus terkait penggunaan skuter listrik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

62 Vaksinator di Bekasi Dilatih Jelang Pemberian Vaksin Covid-19

62 Vaksinator di Bekasi Dilatih Jelang Pemberian Vaksin Covid-19

Megapolitan
Truk Kayu Terguling, Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Tersendat

Truk Kayu Terguling, Lalu Lintas di Jalan Tol Jakarta-Tangerang Tersendat

Megapolitan
Terlepas dari Truk, Kontainer Tergulir di Tol Jorr Cakung

Terlepas dari Truk, Kontainer Tergulir di Tol Jorr Cakung

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Pemprov DKI Klaim Biayai 9.800 Tes Swab Setiap Hari

Megapolitan
Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Sudah 38 Orang Positif Covid-19 Hasil Pelacakan Kontak Lurah Petamburan

Megapolitan
Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Pembangunan Pilar Jati Bike Park Macet 2 Minggu Belakangan

Megapolitan
Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Wagub DKI Minta Warga Petamburan Lakukan Tes Covid-19

Megapolitan
Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Polisi: Millen Cyrus Gunakan Sabu-sabu untuk Hilangkan Stres dan Galau

Megapolitan
Transjakarta Belum Bukan Lowongan, Hati-hati Penipuan

Transjakarta Belum Bukan Lowongan, Hati-hati Penipuan

Megapolitan
Pengiriman Sempat Terkendala, 1 Juta Surat Suara Tiba di Gudang KPU Tangsel

Pengiriman Sempat Terkendala, 1 Juta Surat Suara Tiba di Gudang KPU Tangsel

Megapolitan
Wagub DKI Minta Jokowi Buat Kebijakan untuk Tekan Angka Covid-19 Saat Libur Akhir 2020

Wagub DKI Minta Jokowi Buat Kebijakan untuk Tekan Angka Covid-19 Saat Libur Akhir 2020

Megapolitan
Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Bahas Perkembangan Uji Coba Vaksin Covid-19

Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Bahas Perkembangan Uji Coba Vaksin Covid-19

Megapolitan
Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Megapolitan
Wagub DKI soal KBM Tatap Muka: Kami Lihat Kondisi Covid-19 dalam 1-2 Bulan ke Depan

Wagub DKI soal KBM Tatap Muka: Kami Lihat Kondisi Covid-19 dalam 1-2 Bulan ke Depan

Megapolitan
Anies Baca Buku How Democracies Die, Wagub DKI: Tak Usah Ditafsirkan Berlebihan

Anies Baca Buku How Democracies Die, Wagub DKI: Tak Usah Ditafsirkan Berlebihan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X