Ganti Ganjil Genap ke ERP, BPTJ: Kita Sudah Naik Kelas

Kompas.com - 29/11/2019, 08:17 WIB
Kepala BPTJ, Bambang Prihantono dan Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, memasangkan stiker di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKepala BPTJ, Bambang Prihantono dan Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, memasangkan stiker di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono mengatakan, penerapan jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) adalah kebijakan yang keberlanjutan dari kebijakan ganjil-genap.

“ERP itu adalah kebijakan yang lebih advance dari ganjil genap. Jadi kebijakan advance itu tidak bisa, kok tidak ganjil genap kok tidak ERP . Bukan itu ceritanya, jadi kita udah naik kelas nih dari gage (ganjil genap) ke ERP masa tidak naik kelas,” ucap Bambang di Kantor BPTJ, MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Bambang menilai, kebijakan ganjil-genap hanya bisa diterapkan efektif setahun.

Apalagi saat ini ganjil-genap sudah mulai kelihatan kelemahannya. Sehingga memang sudah waktunya untuk berganti dari ganjil genap ke ERP.

“Misalnya setelah tanggal 31 ketemu tanggal 1. Ada dua hari yang genap tidak jalan," kata Bambang.

Baca juga: Ini Daftar Kawasan yang Akan Terapkan ERP pada 2020 Mendatang

Menurut dia, kebijakan ERP itu nantinya tidak akan diterapkan dalam jangka waktu lama.

Sebab, kebijakan ERP itu bisa sewaktu-waktu berubah menjadi kebijakan yang lebih meningkat dari ERP.

Namun, ia tak menjelaskan sampai kapan jangka wakunya ERP itu nanti diterapkan di Jakarta dan kawasan perbatasan Jakarta.

“Setelah ERP misalnya advancenya kaya Singapura membatasi kendaraan . Terus misalnya lalu tidak boleh punya mobil lebih dari dua bahkan bisa aja nanti di Singapura ada STNK siang dan malam. Jadi kebijakan advance jadi tidak bisa kenapa kok diganti dari ganjil genap ke ERP,” ucap Bambang.

Adapun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mengatakan sistem jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) akan diberlakukan di daerah perbatasan ibu kota Jakarta pada 2020.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP akan diterapkan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

“BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Megapolitan
Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Megapolitan
Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Megapolitan
BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

Megapolitan
Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Megapolitan
Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Megapolitan
Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Megapolitan
Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Megapolitan
Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Megapolitan
Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Megapolitan
Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Megapolitan
Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Megapolitan
Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X