Ganti Ganjil Genap ke ERP, BPTJ: Kita Sudah Naik Kelas

Kompas.com - 29/11/2019, 08:17 WIB
Kepala BPTJ, Bambang Prihantono dan Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, memasangkan stiker di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKepala BPTJ, Bambang Prihantono dan Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, memasangkan stiker di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono mengatakan, penerapan jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) adalah kebijakan yang keberlanjutan dari kebijakan ganjil-genap.

“ERP itu adalah kebijakan yang lebih advance dari ganjil genap. Jadi kebijakan advance itu tidak bisa, kok tidak ganjil genap kok tidak ERP . Bukan itu ceritanya, jadi kita udah naik kelas nih dari gage (ganjil genap) ke ERP masa tidak naik kelas,” ucap Bambang di Kantor BPTJ, MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Bambang menilai, kebijakan ganjil-genap hanya bisa diterapkan efektif setahun.

Apalagi saat ini ganjil-genap sudah mulai kelihatan kelemahannya. Sehingga memang sudah waktunya untuk berganti dari ganjil genap ke ERP.


“Misalnya setelah tanggal 31 ketemu tanggal 1. Ada dua hari yang genap tidak jalan," kata Bambang.

Baca juga: Ini Daftar Kawasan yang Akan Terapkan ERP pada 2020 Mendatang

Menurut dia, kebijakan ERP itu nantinya tidak akan diterapkan dalam jangka waktu lama.

Sebab, kebijakan ERP itu bisa sewaktu-waktu berubah menjadi kebijakan yang lebih meningkat dari ERP.

Namun, ia tak menjelaskan sampai kapan jangka wakunya ERP itu nanti diterapkan di Jakarta dan kawasan perbatasan Jakarta.

“Setelah ERP misalnya advancenya kaya Singapura membatasi kendaraan . Terus misalnya lalu tidak boleh punya mobil lebih dari dua bahkan bisa aja nanti di Singapura ada STNK siang dan malam. Jadi kebijakan advance jadi tidak bisa kenapa kok diganti dari ganjil genap ke ERP,” ucap Bambang.

Adapun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mengatakan sistem jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) akan diberlakukan di daerah perbatasan ibu kota Jakarta pada 2020.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP akan diterapkan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

“BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDN Teluk Pucung 1 Bekasi Dibobol Maling

SDN Teluk Pucung 1 Bekasi Dibobol Maling

Megapolitan
Revitalisasi Pasar Anyar Kota Tangerang Terancam Batal

Revitalisasi Pasar Anyar Kota Tangerang Terancam Batal

Megapolitan
Polisi: Klinik Aborsi Ilegal di Paseban Dapat Rahasiakan Identitas Pasien

Polisi: Klinik Aborsi Ilegal di Paseban Dapat Rahasiakan Identitas Pasien

Megapolitan
RH Disebut Sering Aniaya hingga Racuni Kucing-kucing di Bekasi

RH Disebut Sering Aniaya hingga Racuni Kucing-kucing di Bekasi

Megapolitan
Batan: Paparan Radiasi Nuklir di Batan Indah Telah Turun 90 Persen

Batan: Paparan Radiasi Nuklir di Batan Indah Telah Turun 90 Persen

Megapolitan
Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Megapolitan
Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Megapolitan
Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Megapolitan
Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Megapolitan
Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Megapolitan
Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Megapolitan
Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Megapolitan
DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

Megapolitan
Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Megapolitan
Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X