Ganti Ganjil Genap ke ERP, BPTJ: Kita Sudah Naik Kelas

Kompas.com - 29/11/2019, 08:17 WIB
Kepala BPTJ, Bambang Prihantono dan Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, memasangkan stiker di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVAKepala BPTJ, Bambang Prihantono dan Kepala Dinas Perhubungan Depok, Dadang Wihana, memasangkan stiker di Terminal Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis (2/5/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono mengatakan, penerapan jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) adalah kebijakan yang keberlanjutan dari kebijakan ganjil-genap.

“ERP itu adalah kebijakan yang lebih advance dari ganjil genap. Jadi kebijakan advance itu tidak bisa, kok tidak ganjil genap kok tidak ERP . Bukan itu ceritanya, jadi kita udah naik kelas nih dari gage (ganjil genap) ke ERP masa tidak naik kelas,” ucap Bambang di Kantor BPTJ, MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Bambang menilai, kebijakan ganjil-genap hanya bisa diterapkan efektif setahun.

Apalagi saat ini ganjil-genap sudah mulai kelihatan kelemahannya. Sehingga memang sudah waktunya untuk berganti dari ganjil genap ke ERP.

“Misalnya setelah tanggal 31 ketemu tanggal 1. Ada dua hari yang genap tidak jalan," kata Bambang.

Baca juga: Ini Daftar Kawasan yang Akan Terapkan ERP pada 2020 Mendatang

Menurut dia, kebijakan ERP itu nantinya tidak akan diterapkan dalam jangka waktu lama.

Sebab, kebijakan ERP itu bisa sewaktu-waktu berubah menjadi kebijakan yang lebih meningkat dari ERP.

Namun, ia tak menjelaskan sampai kapan jangka wakunya ERP itu nanti diterapkan di Jakarta dan kawasan perbatasan Jakarta.

“Setelah ERP misalnya advancenya kaya Singapura membatasi kendaraan . Terus misalnya lalu tidak boleh punya mobil lebih dari dua bahkan bisa aja nanti di Singapura ada STNK siang dan malam. Jadi kebijakan advance jadi tidak bisa kenapa kok diganti dari ganjil genap ke ERP,” ucap Bambang.

Adapun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mengatakan sistem jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) akan diberlakukan di daerah perbatasan ibu kota Jakarta pada 2020.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP akan diterapkan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

“BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah di Pasar Rebo

Seorang Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah di Pasar Rebo

Megapolitan
Polisi Imbau Masyarakat Bersepeda Secara Berkelompok untuk Hindari Begal

Polisi Imbau Masyarakat Bersepeda Secara Berkelompok untuk Hindari Begal

Megapolitan
Arus Lalu Lintas Padat, Jasamarga Berlakukan Contraflow di Tol Cikampek Km 47

Arus Lalu Lintas Padat, Jasamarga Berlakukan Contraflow di Tol Cikampek Km 47

Megapolitan
Kronologi Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota, Ancam Membakar hingga Mengaku Dianiaya Anggota TNI

Kronologi Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota, Ancam Membakar hingga Mengaku Dianiaya Anggota TNI

Megapolitan
Main di Pinggir Saluran Air Saat Hujan Deras, Bocah 9 Tahun Tenggelam Terbawa Arus

Main di Pinggir Saluran Air Saat Hujan Deras, Bocah 9 Tahun Tenggelam Terbawa Arus

Megapolitan
Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Megapolitan
Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Megapolitan
Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Megapolitan
Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Megapolitan
Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Megapolitan
Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Megapolitan
Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X