William PSI Dianggap Tak Proporsional karena Unggah Anggaran Janggal yang Bukan Komisinya

Kompas.com - 29/11/2019, 08:41 WIB
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai sikap Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) William Aditya Sarana yang mengunggah anggaran janggal ke media sosial sebagai sikap yang tidak proporsional.

Sikap proporsional sendiri tercantum dalam aturan tata tertib DPRD DKI pasal 13 yang menyatakan anggota legislatif harus adil, profesional, dan proporsional.

William dianggap tidak proporsional karena mengunggah anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang bukan milik komisinya.

"Mungkin dianggap tidak proposional karena pertama, William bukan anggota komisi E yang tidak membidangi masalah pendidikan," ucap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, Achmad Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/11/2019) malam.

William mengunggah anggaran janggal seperti anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 123 miliar yang masuk dalam plafon anggaran milik Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan dinaungi oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sedangkan William adalah anggota Komisi A bidang pemerintahan.

Baca juga: Badan Kehormatan DPRD DKI Nilai William PSI Kritis, tetapi Sedikit Berlebihan

"Artinya dia tidak proposional lah istilahnya. Lem Aibon itu (komisi) E. Kalau dia di B ya perekonomian kalau dia di A kan pemerintahan, begitu lho. Pastinya William bukan di E karena saya orang E. Enggak ada di sana (william)," tuturnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, William seharusnya hanya mengerjakan apa yang menjadi bagian komisinya.

Badan Kehormatan pun membuat laporan pada bagian karena dianggap ada kekeliruan.

"Akhirnya kita sepakat semua anggota BK itu, kalau toh dianggap sedikit ada kekeliruan ya, itu kekeliruan kecil karena dianggap tidak proposional aja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu," ujar Nawawi.

Baca juga: Dilaporkan ke Badan Kehormatan, Nasib William PSI Segera Ditentukan Pimpinan DPRD DKI

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Megapolitan
Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Megapolitan
Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X