Disidang Badan Kehormatan, Sanksi William PSI Akan Ditentukan Ketua DPRD DKI

Kompas.com - 29/11/2019, 09:53 WIB
William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIWilliam Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sanksi bagi anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana akan ditentukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

William diduga melanggar kode etik karena mengunggah anggaran janggal yang terdapat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Soal nanti sanksinya dalam bentuk apa itu teguran, tertulis, atau lisan itu urusan pimpinan lah," ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/11/2019) malam.

Menurut Nawawi, pihaknya hanya memiliki tugas untuk memeriksa William dan membuat laporan. Namun, nasib William akan diputuskan oleh pimpinan.

"Yang memberikan sanksi itu ya pimpinan ketua dewan. Kami hanya melaporkan semua prosesnya," kata Nawawi.

Setelah melakukan pemeriksaan, William kemungkinan hanya dikenakan sanksi tertulis karena dugaan pelanggarannya pun sangat kecil.

Baca juga: William PSI Dianggap Tak Proporsional karena Unggah Anggaran Janggal yang Bukan Komisinya

"Ya kalau dianggap melanggar sanksinya kecil lah. Paling banter begitu kena sanksi tertulis," tambah Nawawi.

Penilaian anggota Badan Kehormatan, sebagian besar menganggap bahwa William bersikap kritis sebagai anggota DPRD DKI karena berani mengkritik kinerja eksekutif.

Meski demikian, di sisi lain Badan Kehormatan merasa sikap William yang mengunggah anggaran janggal yang terdapat dalam KUA-PPAS untuk APBD 2020 di media sosial sedikit berlebihan.

Padahal anggaran janggal bisa dibahas bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun kepala dinas.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 14 April: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 221 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 14 April: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 221 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 14 April: Depok Catat 175 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

UPDATE 14 April: Depok Catat 175 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Lagi

Megapolitan
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Bogor, 15 April 2021

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Bogor, 15 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Peringatan Dini Siklon Tropis 94W di Jakarta hingga Hujan Es di Bekasi

Peringatan Dini Siklon Tropis 94W di Jakarta hingga Hujan Es di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok, 15 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok, 15 April 2021

Megapolitan
BP2MI Dapat Laporan, TKI yang Diisolasi di Wisma Atlet Dipalak Oknum

BP2MI Dapat Laporan, TKI yang Diisolasi di Wisma Atlet Dipalak Oknum

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang, 15 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang, 15 April 2021

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Terima Berkas Perkara Kasus Prostitusi yang Libatkan Cynthiara Alona

Kejari Kota Tangerang Terima Berkas Perkara Kasus Prostitusi yang Libatkan Cynthiara Alona

Megapolitan
Kali Sunter Meluap, Cipinang Melayu Terendam Banjir

Kali Sunter Meluap, Cipinang Melayu Terendam Banjir

Megapolitan
[Update 14 April]: Tambah 661, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 394.779

[Update 14 April]: Tambah 661, Kasus Covid-19 di Jakarta Jadi 394.779

Megapolitan
Dua Kebakaran Besar Melanda Pasar, PD Pasar Jaya Diminta Berbenah

Dua Kebakaran Besar Melanda Pasar, PD Pasar Jaya Diminta Berbenah

Megapolitan
Inspektorat DKI Telah Diminta untuk Periksa Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar

Inspektorat DKI Telah Diminta untuk Periksa Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buahnya Tuntaskan Program Pembangunan pada Tahun Ini

Anies Instruksikan Anak Buahnya Tuntaskan Program Pembangunan pada Tahun Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X