Wacana ERP di Perbatasan Ibu Kota, BPTJ Belajar dari Kendala di Jakarta

Kompas.com - 29/11/2019, 13:09 WIB
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, di Kantor BPTJ, MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKepala BPTJ, Bambang Prihartono, di Kantor BPTJ, MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com -Kendala yang dialami di DKI Jakarta dalam menerapkan program jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menjadi pelajaran bagi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan kendala-kendala itu akan menjadi bahan evaluasi bagi mereka.

"Jangan mengulangi lagi dong seperti DKI, itu ada hikmahnya. Kami akan belajar dari DKI apa saja yang membuat pengadaan fasilitas pendukung ERP terlambat dan ada masalah apa saat itu," ujar Bambang di Kantor BPTJ, MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan seluruh fasilitas pendukung ERP tersebut. Fasilitas pendukung itu untuk menunjang penerapan ERP di wilayah sekitar Jakarta.

Meski demikian, ia tak menyebutkan apakah fasilitas ERP itu nantinya disiapkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta.

"Fasilitas pendukung kami persiapkan nanti dilihat di lapangan yang penting pengadaannya kami akan belajar dari DKI kenapa waktu itu penerapannya relatif terlambat, ada masalah apa,” kata Bambang.

Baca juga: Ganti Ganjil Genap ke ERP, BPTJ: Kita Sudah Naik Kelas

Sistem jalan berbayar atau ERP ( Electronic Road Pricing) akan diberlakukan di Jakarta dan daerah perbatasan Jakarta pada tahun 2020.

Jalan nasional yang terkena sistem ini adalah Margonda (Depok, Jawa Barat), Daan Mogot (Tangerang, Banten), dan Kalimalang (Bekasi, Jawa Barat).

Wacana terkait pemberlakuan ERP ini sebenarnya telah lama muncul.

Bahkan, sistem ini pernah diujicobakan pada tahun 2015. Akan tetapi, hingga kini, sistem tersebut belum benar-benar diterapkan.

Bahkan, Pemprov DKI juga sebenarnya sudah melelang proyek ERP pada 2019.

Baca juga: BPTJ Targetkan Penerapan ERP Kurangi Volume Kendaraan 30 Persen

Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengkaji ulang proyek ERP pada 2020.

"Sesuai legal opinion dari Kejaksaan Agung, kita harus lakukan kaji ulang terhadap seluruh dokumen yang ada," kata Kadishub DKI Syafrin Liputo.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP untuk mengikuti pendapat hukum Kejagung.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Megapolitan
Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Megapolitan
Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Megapolitan
Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Megapolitan
Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Megapolitan
Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Megapolitan
Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Megapolitan
Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Megapolitan
Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Megapolitan
Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Megapolitan
Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Megapolitan
Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X