Penolakan Hotel di TIM Keinginan Publik, DPRD DKI Tak Mau Batalkan Pemangkasan Anggarannya

Kompas.com - 29/11/2019, 13:58 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No. 18, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019). Singgih WiryonoAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No. 18, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif menjelaskan alasan anggaran pembangunan hotel dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki ( TIM) yang akan dikerjakan badan usaha milik Pemprov DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dipangkas Rp 400 miliar.

Kata dia, hal itu karena seluruh anggota DPRD DKI sepakat tak ada pembangunan hotel di kawasan budaya itu.

Mayoritas anggota DPRD keberatan pembengunan hotel tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 meski Pemprov DKI Jakarta berdalih bahwa tidak membangun hotel melainkan wisma untuk seniman dari luar kota maupun internasional.

Baca juga: Penolakan Hotel Berujung Pemangkasan Anggaran Revitalisasi TIM

"Kalau Jakpro sepertinya DPRD tidak akan (ubah anggaran untuk bangun hotel) karena itu menjadi concern publik. Walau mengatakan wisma tetap itu penginapan lah, DPRD enggak mau," kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Masyarakat yang menolak khususnya datang dari kalangan seniman. Para seniman tidak ingin hotel komersial berdiri di kawasan budaya.

Pemangkasan anggaran bukan hanya karena adanya permintaan masyarakat.

Menurut Syarif, keputusan itu merupakan keputusan politik legislatif yang menganggap sejumlah anggaran perlu dirasionalisasi karena adanya defisit anggaran.

"Itu keputusan politik DPRD kalau begini. Dilakukan rasionalisasi pun gubernur yang soal pinjaman daerah. Menurut saya wajar dan Gerindra akan diskusi kembali yang mana yang perlu dikurangi," ucapnya.

Syarif menyampaikan bisa saja mata anggaran PT Jakpro untuk pembangunan hotel di TIM ditambah bila Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan realisasi pendapat asli daerah (PAD) 2020.

Baca juga: Anggaran Dipangkas, Jakpro Tak Bisa Asal Batalkan Pembangunan Hotel di TIM

"Ya kalau diyakinkan terus dapat balance dalam PAD ya silakan," tutur dia.

Diketahui,  DPRD DKI Jakarta menolak pembangunan hotel dalam revitalisasi TIM yang akan dikerjakan badan usaha milik Pemprov DKI, PT Jakpro.

Karena itu, DPRD DKI memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"(PMD) sudah kami potong Rp 400 miliar, cuma kami kasih untuk TIM Rp 200 miliar, tidak boleh ada hotel," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masker Ilegal di Cakung Tak Dilengkapi Lapisan Antivirus

Masker Ilegal di Cakung Tak Dilengkapi Lapisan Antivirus

Megapolitan
WNI yang Dievakuasi dari Jepang Akan Tiba di Indonesia 1 Maret 2020

WNI yang Dievakuasi dari Jepang Akan Tiba di Indonesia 1 Maret 2020

Megapolitan
Ojol Dipaksa Tidak Narik Saat Demo, Penumpang Geram

Ojol Dipaksa Tidak Narik Saat Demo, Penumpang Geram

Megapolitan
Berkat Rekaman CCTV, Polisi Berhasil Tangkap Pencuri Tas Berisi Emas di Marunda

Berkat Rekaman CCTV, Polisi Berhasil Tangkap Pencuri Tas Berisi Emas di Marunda

Megapolitan
Dari Atas Mobil Komando, Sufmi Dasco Kesal Orasinya Diinterupsi Pengemudi Ojol

Dari Atas Mobil Komando, Sufmi Dasco Kesal Orasinya Diinterupsi Pengemudi Ojol

Megapolitan
188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

Megapolitan
Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Megapolitan
Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Megapolitan
Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Megapolitan
Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Megapolitan
Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Megapolitan
Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Megapolitan
Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Megapolitan
Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X