BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Kota Bekasi, Lukman Nur Hakim mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa para guru kontrak hari ini, Jumat (29/11/2019), dipicu keresahan akan kena pemangkasan gaji pada 2020.
"Ada isu yang berkembang menjelang aksi kami yang cukup besar, mengenai adanya pemangkasan dan rasionalisasi tentang honor TKK Kota Bekasi," jelas Lukman kepada Kompas.com di gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat petang.
"Makanya kami berpikir, kok seperti itu DPRD? Makanya hari ini kami mau klarifikasi atas statement-statement yang kemarin dikeluarkan," tambah dia.
Baca juga: Desas-desus Pemangkasan Gaji, Guru Kontrak Kota Bekasi Demo DPRD
Lukman menerangkan, istilah "rasionalisasi" selama ini lekat dengan pemangkasan anggaran.
Istilah itu, sebut Lukman, meluncur dari mulut beberapa anggota Dewan yang pada aksi unjuk rasa hari ini dimintai klarifikasi.
Mereka adalah Nicodemus Godjang dari PDI-P, Abdul Rojak Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan beserta wakilnya Aminah eks guru kontrak.
Baca juga: Usai Audiensi di DPRD, Guru Kontrak Demo Wali Kota Bekasi
Kemudian, ada lagi isu yang secara spesifik menyebut bahwa gaji guru kontrak di Bekasi turun dari Rp 3,9 juta jadi Rp 2,8 juta.
Akan tetapi, Lukman mengklaim, para guru kontrak tak tahu-menahu dari mana informasi itu tersebar.
"Angka 2,8 ini muncul kan karena ada isu rasionalisasi. Muncul dua hari ini, kita enggak tahu sumbernya," kata Lukman yang mengaku 13 tahun mengajar di SDN Sepanjang Jaya 6, Rawalumbu, Bekasi.
"Isu itu dilempar enggak tahu oleh siapa. Medsos luar biasa, kemudian akhirnya dengar-dengar jadi mulut ke mulut. Sementara ini tuntutan kami, tidak ada menyebut angka Rp 2,8 juta," ia menjelaskan sembari menunjukkan butir-butir tuntutan di selembar kertas.
Dalam aksinya hari ini, para guru melakukan aksi di depan Gedung DPRD Bekasi.
Perwakilan anggota Dewan lalu menemui mereka dan mengajak beraudiensi di dalam gedung.
Dalam audiensi itu, anggota Dewan mengklaim bahwa mereka ingin meningkatkan gaji guru kontrak Kota Bekasi menjadi Rp 4,5 juta pada 2020.
"Kami tinggal menunggu dari eksekutif (pemerintah kota) apakah sudah siap. Keputusan di eksekutif sebagai pengguna anggaran," ucap Nicodemus Godjang, anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PDI-P, dalam audiensi itu.
Atas hal tersebut, guru-guru kontrak melanjutkan aksinya mendemo Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.