William Dapat Sanksi Teguran karena Ungkap Lem Aibon Rp 82 M, Politisi PDI-P Beri Saran Ini

Kompas.com - 30/11/2019, 21:11 WIB
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan Ima Mahdiah mengingatkan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana agar ke depannya jika menemukan anggaran janggal, maka harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat atau forum sebelum diunggah ke media sosial.

Hal ini agar tidak terulang kasus yang sama yakni Willam dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. William dilaporkan karena dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Tetap bisa (unggah anggaran ke media sosial). Tapi lebih baik dibicarakan terlebih dahulu di forum rapat sebelum di sosmed," ucap Ima kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2019).

Baca juga: Pesan untuk Anies di Balik Keributan yang Berawal dari Lem Aibon

Apalagi, anggaran janggal yang dibongkar William seperti anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 123 miliar masuk dalam plafon anggaran milik Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan dinaungi oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sedangkan William adalah anggota Komisi A bidang pemerintahan.

Sehingga, menurut Ima, ada baiknya William mengurusi komisinya bukan komisi yang lain.

"Karena William bukan komisi E. (Periksa anggaran) sesuai dengan komisinya. Selain bukan komisi, dia hanya disampaikan di sosmed saja bukan di forum rapat," tuturnya.

Baca juga: Sanksi untuk William Sarana, Rekomendasi Badan Kehormatan DPRD dan Sikap PSI

Diketahui, William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Ketua Badan Kehormatan Ahmad Nawawi menganggap sikap William tidak proporsional.

Sikap proporsional sendiri tercantum dalam aturan tata tertib DPRD DKI pasal 13 yang menyatakan anggota legislatif harus adil, profesional, dan proporsional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata di Jakarta Buka saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Tempat Wisata di Jakarta Buka saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Megapolitan
Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Megapolitan
Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Megapolitan
Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Megapolitan
Beragam Modus demi Lolos Penyekatan Mudik: Naik Ambulans hingga Nekat Terobos Pembatas Jalan

Beragam Modus demi Lolos Penyekatan Mudik: Naik Ambulans hingga Nekat Terobos Pembatas Jalan

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 115 Orang, 6 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 115 Orang, 6 Meninggal

Megapolitan
30 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 316 Pasien Masih Dirawat dan Isolasi

30 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 316 Pasien Masih Dirawat dan Isolasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X