William Dapat Sanksi Teguran karena Ungkap Lem Aibon Rp 82 M, Politisi PDI-P Beri Saran Ini

Kompas.com - 30/11/2019, 21:11 WIB
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan Ima Mahdiah mengingatkan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana agar ke depannya jika menemukan anggaran janggal, maka harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat atau forum sebelum diunggah ke media sosial.

Hal ini agar tidak terulang kasus yang sama yakni Willam dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. William dilaporkan karena dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Tetap bisa (unggah anggaran ke media sosial). Tapi lebih baik dibicarakan terlebih dahulu di forum rapat sebelum di sosmed," ucap Ima kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2019).

Baca juga: Pesan untuk Anies di Balik Keributan yang Berawal dari Lem Aibon


Apalagi, anggaran janggal yang dibongkar William seperti anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 123 miliar masuk dalam plafon anggaran milik Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan dinaungi oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sedangkan William adalah anggota Komisi A bidang pemerintahan.

Sehingga, menurut Ima, ada baiknya William mengurusi komisinya bukan komisi yang lain.

"Karena William bukan komisi E. (Periksa anggaran) sesuai dengan komisinya. Selain bukan komisi, dia hanya disampaikan di sosmed saja bukan di forum rapat," tuturnya.

Baca juga: Sanksi untuk William Sarana, Rekomendasi Badan Kehormatan DPRD dan Sikap PSI

Diketahui, William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Ketua Badan Kehormatan Ahmad Nawawi menganggap sikap William tidak proporsional.

Sikap proporsional sendiri tercantum dalam aturan tata tertib DPRD DKI pasal 13 yang menyatakan anggota legislatif harus adil, profesional, dan proporsional.

"Mungkin dianggap tidak proposional karena pertama, William bukan anggota komisi E yang tidak membidangi masalah pendidikan," ucap Nawawi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X