Pidato di Reuni 212, Rizieq Shihab Merasa Diasingkan Penguasa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab menegaskan, dirinya dicekal Arab Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia. Ia merasa tengah diasingkan di Arab Saudi.

Hal itu disampaikan Rizieq saat memberi sambutan dalam Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Rizieq memberi sambutan lewat video yang ditayangkan di layar dekat panggung utama.

Dalam sambutannya, awalnya Rizieq meminta maaf kepada massa 212 karena tidak bisa hadir di Monas dengan alasan masih dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Karena saya masih dicekal oleh Pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan Pemerintah Indonesia," kata Rizieq.

Baca juga: Rizieq Shihab Bantah Mahfud MD, Mengaku Sudah Lapor Masalahnya ke Dubes

Rizieq mengatakan, ada dua pernyataan Duta Besar Arab Saudi, baik yang lama maupun baru, untuk membuktikan keyakinannya bahwa pencekalan atas permintaan Pemerintah Indonesia.

"Apa yang sudah dikatakan Duta Besar Arab Saudi yang lama, yaitu Syekh Osama Al Shuaibi, beliau menyatakan bahwa 'Kami Saudi setiap saat siap untuk memberikan Habib Rizieq ke Indonesia'. Akan tetapi, silakan Anda tanyakan tentang sikap dari pemerintah Anda sendiri,'" ucap Rizieq.

Selain itu, kata Rizieq, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, Esam A Abid Athagafi mengungkapkan bahwa tengah ada negosiasi antara Arab Saudi dan Indonesia mengenai dirinya.

Baca juga: Rizieq: Saya Masih Dicekal Arab Saudi Atas Permintaan Pemerintah Indonesia

Dua pernyataan berbeda tersebut, menurut Rizieq, bukti bahwa dirinya tengah diasingkan oleh Pemerintah Indonesia.

"Sebetulnya dua pernyataan dari dua duta besar Saudi baik yang lama atau yang baru itu sudah lebih dari sekadar pembuktian, lebih dari sekadar kesaksian. Pengakuan dari dua duta besar tersebut sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa pencekalan yang terjadi pada saya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengasingan oleh rezim penguasa Indonesia saat ini," tutur Rizieq.

Rizieq juga membantah ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut dirinya tidak pernah melaporkan masalahnya ke Pemerintah Indonesia.

"Bahwa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas Pemerintah Republik Indonesia," kata Rizieq.

Bahkan, kata Rizieq, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi mengirim utusan resmi ke kediamannya di Kota Mekkah.

Utusan yang dikirim ialah Ketua Pos Badan Intelijen Negara (BIN) yang ada di KBRI Riyadh, Arab Saudi, untuk meminta keterangan Rizieq.

Menurut Rizieq, utusan tersebut juga meminta salinan dokumen dirinya, seperti paspor dan visa.

"Bahkan, handphone dari pos BIN dari KBRI tersebut saya sempat bicara dengan Pak Dubes, saya sempat menawarkan Pak Dubes untuk mampir ke rumah saya untuk datang ke kota suci Mekkah," ujar Habib.

Rizieq juga mengaku diperintahkan oleh Dubes Indonesia untuk Arab Saudi untuk memberi keterangan selengkap-lengkapnya pada utusan KBRI tersebut.

"Apakah ini bukan laporan namanya?" ucap dia.

Penjelasan pemerintah

Sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan bahwa hingga saat ini Rizieq Shihab tidak pernah melaporkan tentang masalahnya kepada Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Mahfud MD: Kami Cek ke Semua Lini, Tak Ada yang Cekal Rizieq Shihab!

"Rizieq sendiri tidak pernah lapor tentang masalahnya (ke Pemerintah Indonesia)," ujar Mahfud seusai melakukan rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Mahfud mengatakan, seluruh permasalahan Habib Rizieq yang diungkapkan, selama ini hanya didengar dari media sosial seperti YouTube.

Padahal, menurut dia, jika Rizieq mau melapor, maka Pemerintah Indonesia pun bersedia membantu jika diperlukan.

Baca juga: Mahfud Sebut Rizieq Shihab Tak Pernah Laporkan Masalahnya kepada Pemerintah Indonesia

Mahfud memastikan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak melakukan pencekalan terhadap Rizieq Shihab.

"Kami sudah berdiskusi, mengecek semua lini, jalur-jalur yang dimiliki. Jalur Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM," ujar Mahfud.

"Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali," lanjut dia.

Lantaran tidak melakukan pencekalan, Pemerintah Indonesia pun tidak dapat melakukan apa pun terkait pemulangan Rizieq dari Arab Saudi.

Urusan pulang atau tidaknya Rizieq dari Saudi, lanjut Mahfud, bukan urusan Pemerintah Indonesia, melainkan urusan Rizieq Shihab sendiri dengan Pemerintah Arab Saudi.