Perpanjangan SKT FPI Bermasalah, Bachtiar Sebut Pemerintah Salah Paham Soal Khilafah

Kompas.com - 02/12/2019, 12:40 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian salah memahami visi dan misi Front Pembela Islam ( FPI) sehingga menggantung perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Tito sebelumnya menyebut SKT FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Bachtiar menilai, Tito salah kaprah soal visi dan misi FPI terkait penerapan Islam secara sempurna di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah,” ujar Bachtiar di Kawasan Monas usai Reuni Akbar 212, Senin (2/12/2019).

Menurut dia, khilafah dan NKRI versi FPI itu berbeda dengan apa yang dinilai oleh Tito selama ini.

Sebab, ia menegaskan, FPI telah berkomitmen pada NKRI dan Pancasila. Sehingga tidak ada kemungkinan FPI mengkhianati komitmen tersebut.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah. Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI Syariah yang disalahpahami,“ ucap Bachtiar.

Bachtiar juga meminta pemerintah untuk bertemu dengan pihak FPI untuk meluruskan pengertian dan pandangan terhadap FPI.

“Saya harap pemerintah bisa berdialog langsung dengan pihak FPI. Saya kira dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI, apa NKRI bersyariah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, saya kira tak akan ditemukan apa yang dituduhkan. Sebab komitmen FPI terhadap NKRI dan Pancasila sudah jelas,” tandas Bachtiar.

Baca juga: PPP Minta Mendagri dan Menag Saling Koordinasi Selesaikan Polemik SKT FPI

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Hal ini disampaikan Tito, menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan). Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

Megapolitan
Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Megapolitan
Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

Megapolitan
Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Megapolitan
Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Megapolitan
5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Megapolitan
Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Megapolitan
Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X