Kompas.com - 02/12/2019, 12:40 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian salah memahami visi dan misi Front Pembela Islam (FPI) sehingga menggantung perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Tito sebelumnya menyebut SKT FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Bachtiar menilai, Tito salah kaprah soal visi dan misi FPI terkait penerapan Islam secara sempurna di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah,” ujar Bachtiar di Kawasan Monas usai Reuni Akbar 212, Senin (2/12/2019).

Menurut dia, khilafah dan NKRI versi FPI itu berbeda dengan apa yang dinilai oleh Tito selama ini.

Sebab, ia menegaskan, FPI telah berkomitmen pada NKRI dan Pancasila. Sehingga tidak ada kemungkinan FPI mengkhianati komitmen tersebut.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah. Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI Syariah yang disalahpahami,“ ucap Bachtiar.

Bachtiar juga meminta pemerintah untuk bertemu dengan pihak FPI untuk meluruskan pengertian dan pandangan terhadap FPI.

“Saya harap pemerintah bisa berdialog langsung dengan pihak FPI. Saya kira dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI, apa NKRI bersyariah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, saya kira tak akan ditemukan apa yang dituduhkan. Sebab komitmen FPI terhadap NKRI dan Pancasila sudah jelas,” tandas Bachtiar.

Baca juga: PPP Minta Mendagri dan Menag Saling Koordinasi Selesaikan Polemik SKT FPI

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Hal ini disampaikan Tito, menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan). Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Megapolitan
Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Megapolitan
Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Megapolitan
Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Megapolitan
Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Megapolitan
PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Megapolitan
Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Megapolitan
Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Megapolitan
Kritik Tugu Sepeda Senilai Rp 800 Juta, Komunitas Pesepeda: Lebih Baik Perbaiki Jalur Permanen

Kritik Tugu Sepeda Senilai Rp 800 Juta, Komunitas Pesepeda: Lebih Baik Perbaiki Jalur Permanen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X