Perpanjangan SKT FPI Bermasalah, Bachtiar Sebut Pemerintah Salah Paham Soal Khilafah

Kompas.com - 02/12/2019, 12:40 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir saat menggelar konferensi pers aksi bela Palestina, Sabtu (16/12/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian salah memahami visi dan misi Front Pembela Islam ( FPI) sehingga menggantung perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Tito sebelumnya menyebut SKT FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Bachtiar menilai, Tito salah kaprah soal visi dan misi FPI terkait penerapan Islam secara sempurna di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah,” ujar Bachtiar di Kawasan Monas usai Reuni Akbar 212, Senin (2/12/2019).

Menurut dia, khilafah dan NKRI versi FPI itu berbeda dengan apa yang dinilai oleh Tito selama ini.

Sebab, ia menegaskan, FPI telah berkomitmen pada NKRI dan Pancasila. Sehingga tidak ada kemungkinan FPI mengkhianati komitmen tersebut.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah. Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI Syariah yang disalahpahami,“ ucap Bachtiar.

Bachtiar juga meminta pemerintah untuk bertemu dengan pihak FPI untuk meluruskan pengertian dan pandangan terhadap FPI.

“Saya harap pemerintah bisa berdialog langsung dengan pihak FPI. Saya kira dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI, apa NKRI bersyariah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, saya kira tak akan ditemukan apa yang dituduhkan. Sebab komitmen FPI terhadap NKRI dan Pancasila sudah jelas,” tandas Bachtiar.

Baca juga: PPP Minta Mendagri dan Menag Saling Koordinasi Selesaikan Polemik SKT FPI

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Hal ini disampaikan Tito, menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan). Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Penjelasan Batan Soal Kesamaan Nama Pemilik Radioaktif Caesium-137 di Batan Indah dengan Penjual Jasa Dekontaminasi Online

Megapolitan
Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Megapolitan
Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Megapolitan
Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Megapolitan
Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Megapolitan
Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Megapolitan
68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

Megapolitan
Kisah Ibu Melahirkan di Planetarium, Ditolong Banyak Orang

Kisah Ibu Melahirkan di Planetarium, Ditolong Banyak Orang

Megapolitan
Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangkap Penyebar Hoaks Virus Corona

Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangkap Penyebar Hoaks Virus Corona

Megapolitan
Longsor di Area Pemakaman Bogor, Belasan Mayat Hilang

Longsor di Area Pemakaman Bogor, Belasan Mayat Hilang

Megapolitan
Pengacara Sopir Taksi Online yang Didakwa Merampok Ungkap Siapa Pelaku Sebenarnya

Pengacara Sopir Taksi Online yang Didakwa Merampok Ungkap Siapa Pelaku Sebenarnya

Megapolitan
Korban Banjir Minta Sekda DKI Tak Permainkan Perasaan Warga, Tak Ada Nikmatnya Kebanjiran

Korban Banjir Minta Sekda DKI Tak Permainkan Perasaan Warga, Tak Ada Nikmatnya Kebanjiran

Megapolitan
Tahun Ini, PT MRT Jakarta Akan Bentuk Perusahaan Patungan Bidang TOD dan Ticketing

Tahun Ini, PT MRT Jakarta Akan Bentuk Perusahaan Patungan Bidang TOD dan Ticketing

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X