Kata Sejumlah Tokoh yang Hadir di Reuni 212 soal Dugaan Penistaan Agama Sukmawati

Kompas.com - 02/12/2019, 14:35 WIB
Sukmawati Soekarnoputri sayangkan sidang lanjutan praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Jabar dalam kasus penodaan lambang Negara Pancasila di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (18/10/2018), berlangsung bising KOMPAS.com/AGIEPERMADISukmawati Soekarnoputri sayangkan sidang lanjutan praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Jabar dalam kasus penodaan lambang Negara Pancasila di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (18/10/2018), berlangsung bising

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh yang hadir di Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019) berkomentar terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

Tokoh pertama yang mengomentari kasus tersebut adalah ketua Persatuan Alumni 212 Slamet Maaruf. Menurut Slamet, pihaknya telah berkonsultasi dengan sejumlah pihak dan meyakini itu dikategorikan sebagai penodaan agama.

"Kita sudah konsul dengan berbagai ulama, ahli bahasa termasuk minta pendapat beberapa pengurus MUI, menyatakan bahwa itu masuk dalam ranah penodaan agama," kata Slamet di lokasi, Senin (2/12/2019).

Ia lantas berharap, Kepolisian memproses dan memanggil Sukmawati untuk mendapatkan keterangan.

"Panggil dulu, proses dulu kemudian kalau memenuhi unsur, dijadikan tersangka, biar nanti pengadilan yang memutuskan," ujarnya.

Baca juga: Belum Ditentukan, Kasus Sukmawati Ditangani Polda Metro Jaya atau Bareskrim

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan apa yang diucapkan Sukmawati di sebuah forum diskusi sangat berlebihan.

Ia lantas menyebutkan banyak aspirasi masyarakat yang menyampaikan bahwa hukum tidak adil karena orang yang dekat dengan pemerintah tidak tersentuh hukum.

"Jadi perasaan ketidakadilan hukum itu saya kira nyata. Dan memang itu bukan pendapat lagi, tapi fakta ketidakadilan hukum. Hukum jadi subordinasi politik," ucap Fadli.

Sementara itu Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak bicara banyak terkait kasus penistaan agama Sukmawati.

Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya mendoakan putri dari Presiden pertama RI itu.

Baca juga: Diduga Menista Agama, Total Lima Laporan Dilayangkan untuk Sukmawati...

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Megapolitan
Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Tawuran Pelajar Terjadi di Pinang Tangerang, Polisi: Langsung Dibubarkan Warga

Megapolitan
Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Pemkot Jakbar Andalkan Sumur Resapan untuk Atasi Banjir di Jalan Haji Briti Kembangan

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Mayat Pria Ditemukan di Rel Dekat Stasiun UI, Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

Megapolitan
Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Megapolitan
Kepala UPK Badan Air DKI: Saat Musim Hujan, Sampah Mengalir Tiada Henti di Kali...

Kepala UPK Badan Air DKI: Saat Musim Hujan, Sampah Mengalir Tiada Henti di Kali...

Megapolitan
UPDATE 26 November: Tambah 2 Kasus Covid-19 di Tangsel, 35 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 26 November: Tambah 2 Kasus Covid-19 di Tangsel, 35 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 26 November: Tambah 9 Kasus di Kota Tangerang, 16 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 November: Tambah 9 Kasus di Kota Tangerang, 16 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Belasan Anggotanya Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Akan Beri Bantuan Hukum

Belasan Anggotanya Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Akan Beri Bantuan Hukum

Megapolitan
Kawasan Wajib Vaksin di Seputar SSA Bogor, Berlaku Juga bagi Pesepeda dan Pelari

Kawasan Wajib Vaksin di Seputar SSA Bogor, Berlaku Juga bagi Pesepeda dan Pelari

Megapolitan
3.000 Botol Miras Hasil Razia di Wilayah Jaksel Bakal Dimusnahkan di Monas

3.000 Botol Miras Hasil Razia di Wilayah Jaksel Bakal Dimusnahkan di Monas

Megapolitan
257 Mahasiwa di Kota Tangerang Jadi Sasaran Penerima Bansos Rp 8 Juta

257 Mahasiwa di Kota Tangerang Jadi Sasaran Penerima Bansos Rp 8 Juta

Megapolitan
Banyak Pemuda di Jaksel Tawuran karena Mabuk, Satpol PP Gencarkan Razia Miras

Banyak Pemuda di Jaksel Tawuran karena Mabuk, Satpol PP Gencarkan Razia Miras

Megapolitan
Akhir Pekan Ini, Pemkot Bogor Berlakukan Kawasan Wajib Vaksin di Tempat Wisata dan Jalur SSA

Akhir Pekan Ini, Pemkot Bogor Berlakukan Kawasan Wajib Vaksin di Tempat Wisata dan Jalur SSA

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.