Renovasi Kolam Ikan di Gedung DPRD DKI Telan Anggaran Rp 190 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Renovasi kolam air mancur atau kolam ikan yang berada tepat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menelan anggaran Rp 190 juta.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta M Yuliadi mengatakan, renovasi ini dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019.

"Sekarang anggaran renovasi kolam itu Rp 190 juta. Ini pakai dana APBD 2019, sudah dianggarkan sejak awal," ujar Yuliadi saat dihubungi, Senin (2/12/2019).

Ia menuturkan, anggaran ini menurun drastis dibandingkan beberapa tahun lalu. Saat itu renovasi kolam dianggarkan pada APBD 2017 sebesar Rp 579 juta.

Baca juga: Setelah Kolam Ikan, Nasib Anggaran Kunker DPRD Ditentukan Hari Ini

Lalu pada APBD 2018 juga dianggarkan sebesar Rp 620 juta.

"Normal kan sekarang? Enggak terlalu besar kan anggarannya ? Dibandingkan beberapa tahun lalu," kata dia.

Untuk diketahui, kolam air mancur atau kolam ikan yang berada di depan Gedung DPRD dalam proses direnovasi.

Renovasi ini akhirnya dilakukan setelah sempat menuai polemik pada 2017 lalu. Yuliadi mengatakan, kolam tersebut direnovasi lantaran dianggap sudah tidak layak lagi.

"Direnovasi karena keramiknya sudah mengelupas, copot-copot. Jadi, mau dibangun yang lebih baik lagi, yang lebih bagus," ucap Yuliadi.

Renovasi kolam air mancur di DPRD DKI Jakarta sempat menuai polemik saat pembahasan APBD 2018 pada November 2017 lalu. Saat itu, anggaran untuk rehabilitasi kolam sebesar Rp 620 juta.

Rencana renovasi kolam air mancur di DPRD itu pun akhirnya ditolak lantaran menuai pro dan kontrak soal anggaran yang terlalu besar.

Tak hanya sekali, anggaran untuk renovasi kolam air mancul ini pun ternyata juga sempat dimasukan dalam rancangan APBD 2017.

Saat itu, nilai anggaran yang diajukan mencapai Rp 579 juta atau lebih rendah sekira Rp 41 juta dibanding anggaran yang diajukan dalam APBD 2018.

Namun, renovasi kolam air mancur urung dilaksanakan lantaran anggaran tersebut dimatikan karena tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran itu dicoret karena dinilai tidak sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017.