Dukung William PSI Beberkan Anggaran Janggal, Sejumlah Warga Gelar Aksi di Depan DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat untuk Transparansi menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang telah membocorkan anggaran janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) 2020.

Peserta aksi yang mayoritas mengenakan kemeja putih ini membawa spanduk bertuliskan candaan-candaan yang berbunyi "jangan sombong jadi atasan, di Senen atasan cuma 100 ribu 3 potong".

Atau pada spanduk lainnya bertuliskan "yang musuhin William pasti cara makan ikannya beda. Daging dipinggirin, tulangnya ditelen".

Baca juga: Sanksi untuk William Sarana, Rekomendasi Badan Kehormatan DPRD dan Sikap PSI

Koordinator Aliansi Masyarakat untuk Transparansi Azas Tigor Nainggolan mengatakan aksi ini digelar untuk mengapresiasi William yang sudah bersikap terbuka dan berani membeberkan anggaran yang janggal ke publik.

William disebut sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dengan baik.

"Aksi ini juga supaya transpransi yang sudah dibangun oleh William dan teman-teman di PSI dan yang lainnya, itu bisa terpelihara. Karena kalau bicara transparansi dan informasi tentang keterbukaan anggaran itu adalah pintu masuk untuk melindungi hak-hak asasi warga Jakarta yang lainnya," ujarnya di lokasi, Rabu (4/12/2019).

Menurut mereka, aksi seperti yang dilakukan William sangat diperlukan untuk menghindari manipulasi dan korupsi terhadap uang rakyat.

Baca juga: William PSI Direkomendasikan Dapat Sanksi Teguran Lisan

"Jadi aksi ini adalah aksi menuntut adanya transparansi penggunaan uang warga Jakarta. Lalu mengingatkan kepada anggota DPRD yang lain supaya mengikuti langkah-langkah keterbukaan informasi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penyusunan APBD Jakarta," tutur Tigor.

Tigor pun berharap agar Pemprov DKI tidak menutup-nutupi dokumen anggaran yang seharusnya bisa diakses oleh publik.

Apalagi setelah ada sentilan dari Fraksi PSI maupun fraksi yang lainnya di DPRD DKI Jakarta.

"Ini juga buktinya bahwa selama ini enggak ada keterbukaan anggaran, baru William yang berani buka," terangnya.