Penutupan Akses BPJS Buruh PHK, Pemkot Hanya Jamin Pemilik KTP Kota Tangerang

Kompas.com - 04/12/2019, 16:24 WIB
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syahroji saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (26/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKetua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syahroji saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (26/11/2019)

TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Syahroji menjawab persoalan gagalnya jaminan DPRD maupun Pemerintah Kota Tangerang terhadap penutupan akses fasilitas BPJS Kesehatan untuk 1.200 buruh PHK.

Syahroji mengatakan, Pemerintahan Kota Tangerang tidak bisa menjadi penjamin BPJS Kesehatan untuk buruh PHK yang tidak ber-KTP Kota Tangerang.

"Jaminan itu maksudnya yang bisa wabilkhusus yang punya KTP Kota Tangerang," kata dia kepada Kompas.com di Tangerang, Rabu (4/12/2019).

Bentuk jaminan sendiri, kata Syahroji, berupa alokasi beban tanggungan dana kesehatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dijaminkan untuk ke depannya dialokasikan di dalam dana APBD," jelas dia.

Baca juga: Akses ke BPJS Kesehatan Ditutup karena PHK, Buruh Tak Bisa Berobat

Syahroji menjelaskan, pihak BPJS Kesehatan sendiri meminta jaminan dalam maksud pembayaran berkelanjutan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang kini sedang ditutup aksesnya.

Sebab itu, Pemerintah Kota Tangerang hanya bisa memberikan jaminan kepada korban PHK yang ber-KTP Kota Tangerang saja. Akan tetapi, lanjut Syahroji, mekanisme tidak bisa secepat yang diinginkan para buruh, bisa jadi dalam hitungan hari.

"Prosesnya nanti, mekanismenya akan diselesaikan di dinas sosial atau dinas kesehatan dan BPJS," jelas dia.

Terkait kebutuhan mendesak para buruh PHK untuk mengakses BPJS Kesehatan mereka, Syahroji mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk memberikan advokasi agar pasien buruh PHK bisa mendapat fasilitas dari BPJS Kesehatan.

"Sudah diusahakan di dinas sosial dan kesehatan. Tapi itu yang memang ber-KTP Kota Tangerang," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Serikat Buruh Independen (GSBI) Kota Tangerang Dedi Isnanto mengatakan, penutupan akses ke BPJS Kesehatan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Sulindafin telah menyebabkan ada buruh yang tidak bisa berobat.

Sebanyak 1.200 buruh PT Sulindafin yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan akibat penutupan akses BPJS tersebut.

Menurut Dedi, ada seorang buruh yang tak bisa mendapat pelayanan kemoterapi setelah operasi kanker karena penutupan akses BPJS Kesehatan tersebut.

"Yang kemoterapi pascaoperasi kanker itu kemonya distop karena tidak bisa dapat fasilitas lagi dari BPJS," kata Dedi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?'

"Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?"

Megapolitan
Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Megapolitan
Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
Lokasi Samsat Keliling di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok Hari Ini

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X