Kompas.com - 04/12/2019, 16:24 WIB
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syahroji saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (26/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKetua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syahroji saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (26/11/2019)

TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Syahroji menjawab persoalan gagalnya jaminan DPRD maupun Pemerintah Kota Tangerang terhadap penutupan akses fasilitas BPJS Kesehatan untuk 1.200 buruh PHK.

Syahroji mengatakan, Pemerintahan Kota Tangerang tidak bisa menjadi penjamin BPJS Kesehatan untuk buruh PHK yang tidak ber-KTP Kota Tangerang.

"Jaminan itu maksudnya yang bisa wabilkhusus yang punya KTP Kota Tangerang," kata dia kepada Kompas.com di Tangerang, Rabu (4/12/2019).

Bentuk jaminan sendiri, kata Syahroji, berupa alokasi beban tanggungan dana kesehatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dijaminkan untuk ke depannya dialokasikan di dalam dana APBD," jelas dia.

Baca juga: Akses ke BPJS Kesehatan Ditutup karena PHK, Buruh Tak Bisa Berobat

Syahroji menjelaskan, pihak BPJS Kesehatan sendiri meminta jaminan dalam maksud pembayaran berkelanjutan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang kini sedang ditutup aksesnya.

Sebab itu, Pemerintah Kota Tangerang hanya bisa memberikan jaminan kepada korban PHK yang ber-KTP Kota Tangerang saja. Akan tetapi, lanjut Syahroji, mekanisme tidak bisa secepat yang diinginkan para buruh, bisa jadi dalam hitungan hari.

"Prosesnya nanti, mekanismenya akan diselesaikan di dinas sosial atau dinas kesehatan dan BPJS," jelas dia.

Terkait kebutuhan mendesak para buruh PHK untuk mengakses BPJS Kesehatan mereka, Syahroji mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk memberikan advokasi agar pasien buruh PHK bisa mendapat fasilitas dari BPJS Kesehatan.

"Sudah diusahakan di dinas sosial dan kesehatan. Tapi itu yang memang ber-KTP Kota Tangerang," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Serikat Buruh Independen (GSBI) Kota Tangerang Dedi Isnanto mengatakan, penutupan akses ke BPJS Kesehatan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Sulindafin telah menyebabkan ada buruh yang tidak bisa berobat.

Sebanyak 1.200 buruh PT Sulindafin yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan akibat penutupan akses BPJS tersebut.

Menurut Dedi, ada seorang buruh yang tak bisa mendapat pelayanan kemoterapi setelah operasi kanker karena penutupan akses BPJS Kesehatan tersebut.

"Yang kemoterapi pascaoperasi kanker itu kemonya distop karena tidak bisa dapat fasilitas lagi dari BPJS," kata Dedi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IKAPPI Minta Pemprov DKI Selamatkan Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu

IKAPPI Minta Pemprov DKI Selamatkan Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Terbakar, Damkar: Tergolong Kebakaran Besar

Gedung Blok C Pasar Minggu Terbakar, Damkar: Tergolong Kebakaran Besar

Megapolitan
Wagub DKI Sampaikan Ucapan Selamat Beribadah Puasa kepada Pembaca Kompas.com

Wagub DKI Sampaikan Ucapan Selamat Beribadah Puasa kepada Pembaca Kompas.com

Megapolitan
UPDATE 12 April: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 230 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 12 April: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 230 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Megapolitan
UPDATE 12 April: Kabupaten Bekasi Catat 13 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 April: Kabupaten Bekasi Catat 13 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sudin Pertamanan Jaksel Sebar Tim Khusus untuk Antisipasi Pohon Tumbang

Sudin Pertamanan Jaksel Sebar Tim Khusus untuk Antisipasi Pohon Tumbang

Megapolitan
UPDATE 12 April: Depok Catat 89 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 April: Depok Catat 89 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Anies Larang Live Music di Restoran dan Kafe Selama Ramadhan

Anies Larang Live Music di Restoran dan Kafe Selama Ramadhan

Megapolitan
Anies Larang Bar di Restoran dan Rumah Makan Beroperasi Selama Ramadhan

Anies Larang Bar di Restoran dan Rumah Makan Beroperasi Selama Ramadhan

Megapolitan
Tarawih Perdana di Masjid Raya Al Azhom Kota Tangerang, Penerapan Prokes secara Ketat

Tarawih Perdana di Masjid Raya Al Azhom Kota Tangerang, Penerapan Prokes secara Ketat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Kemungkinan Hujan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di DKI Jakarta | Kesaksian Sopir Transjakarta yang Tabrak Pelajar hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di DKI Jakarta | Kesaksian Sopir Transjakarta yang Tabrak Pelajar hingga Tewas

Megapolitan
Kisah Pilu Ariah di Balik Legenda Si Manis Jembatan Ancol

Kisah Pilu Ariah di Balik Legenda Si Manis Jembatan Ancol

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, 13 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, 13 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X