Dalam Rapat Paripurna, Fraksi PSI Kembali Sindir Pemprov DKI soal Transparansi Anggaran

Kompas.com - 04/12/2019, 18:39 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekali lagi memprotes masalah transparansi anggaran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kali ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memprotes hal tersebut dalam rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020 di lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan bahwa seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengutamakan asas transparansi anggaran sesuai Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah," bunyi pasal tersebut.

Baca juga: Fraksi Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Pemotongan Babi di Kapuk

"Di situ dikatakan bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah," ucap Anthony.

Fraksi PSI menilai Pemprov DKI Jakarta tak transparan soal anggaran salah satunya karena tidak mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di situs resmi apbd.jakarta.go.id.

DPRD pun disebutkan tak mendapatkan akses yang terbuka dan luas mengenai anggaran ini.

"Kami telah meminta data lengkap, bahkan bersurat secara resmi kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI, kurang lebih empat kali, tapi kami masih belum mendapatkan dokumen keuangan daerah yang kami minta," tuturnya.

Fraksi PSI pun meminta agar pembahasan RAPBD di setiap komisi berjalan optimal. Setiap fraksi diberikan soft file dalam format Excel hingga level rincian komponen.

Baca juga: Di Hadapan Anies, Golkar DPRD DKI Sebut Kinerja TGUPP Tak Efektif dan Bebani APBD

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Kaji Perlombaan yang Boleh Diadakan Saat 17 Agustus

Pemprov DKI Masih Kaji Perlombaan yang Boleh Diadakan Saat 17 Agustus

Megapolitan
UPDATE 8 Agustus: Tambah 721 Kasus Positif Covid-19, DKI Kembali Catat Lonjakan Tertinggi

UPDATE 8 Agustus: Tambah 721 Kasus Positif Covid-19, DKI Kembali Catat Lonjakan Tertinggi

Megapolitan
Saluran Injeksi Bocor, Sebuah Truk Terbakar di Pinggir Tol Cakung

Saluran Injeksi Bocor, Sebuah Truk Terbakar di Pinggir Tol Cakung

Megapolitan
Sekelompok Warga Datangi Rumah Sakit di Grogol Minta Jenazah Dikeluarkan

Sekelompok Warga Datangi Rumah Sakit di Grogol Minta Jenazah Dikeluarkan

Megapolitan
Bantah Pasar Jaya, Pihak Keluarga Pastikan Satu Pedagang Pasar Mayestik Meninggal karena Covid-19

Bantah Pasar Jaya, Pihak Keluarga Pastikan Satu Pedagang Pasar Mayestik Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hemat Pengeluaran Kuota Internet, Guru Diminta Manfaatkan Wifi Sekolah

Hemat Pengeluaran Kuota Internet, Guru Diminta Manfaatkan Wifi Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bisa Jadi Ikon Jakarta

Pemprov DKI Sebut Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bisa Jadi Ikon Jakarta

Megapolitan
Kisah Surjana, Penjual Bendera Musiman yang Merantau ke Jakarta Sejak Umur 10 Tahun

Kisah Surjana, Penjual Bendera Musiman yang Merantau ke Jakarta Sejak Umur 10 Tahun

Megapolitan
Syarat Jadi Agen Detektif Wanita: Cantik dan Pintar Berkamuflase untuk Uji Kesetiaan Lelaki

Syarat Jadi Agen Detektif Wanita: Cantik dan Pintar Berkamuflase untuk Uji Kesetiaan Lelaki

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Megapolitan
Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Megapolitan
Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X