Dalam Rapat Paripurna, Fraksi PSI Kembali Sindir Pemprov DKI soal Transparansi Anggaran

Kompas.com - 04/12/2019, 18:39 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekali lagi memprotes masalah transparansi anggaran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kali ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memprotes hal tersebut dalam rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020 di lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan bahwa seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengutamakan asas transparansi anggaran sesuai Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah," bunyi pasal tersebut.

Baca juga: Fraksi Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Pemotongan Babi di Kapuk

"Di situ dikatakan bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah," ucap Anthony.

Fraksi PSI menilai Pemprov DKI Jakarta tak transparan soal anggaran salah satunya karena tidak mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di situs resmi apbd.jakarta.go.id.

DPRD pun disebutkan tak mendapatkan akses yang terbuka dan luas mengenai anggaran ini.

"Kami telah meminta data lengkap, bahkan bersurat secara resmi kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI, kurang lebih empat kali, tapi kami masih belum mendapatkan dokumen keuangan daerah yang kami minta," tuturnya.

Fraksi PSI pun meminta agar pembahasan RAPBD di setiap komisi berjalan optimal. Setiap fraksi diberikan soft file dalam format Excel hingga level rincian komponen.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Megapolitan
Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Megapolitan
Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Megapolitan
Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Megapolitan
PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

Megapolitan
Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Megapolitan
Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Megapolitan
Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Megapolitan
Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Megapolitan
Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Megapolitan
Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Megapolitan
Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Megapolitan
Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X