Dalam Rapat Paripurna, Fraksi PSI Kembali Sindir Pemprov DKI soal Transparansi Anggaran

Kompas.com - 04/12/2019, 18:39 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekali lagi memprotes masalah transparansi anggaran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kali ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memprotes hal tersebut dalam rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020 di lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan bahwa seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengutamakan asas transparansi anggaran sesuai Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah," bunyi pasal tersebut.

Baca juga: Fraksi Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Pemotongan Babi di Kapuk

"Di situ dikatakan bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah," ucap Anthony.

Fraksi PSI menilai Pemprov DKI Jakarta tak transparan soal anggaran salah satunya karena tidak mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di situs resmi apbd.jakarta.go.id.

DPRD pun disebutkan tak mendapatkan akses yang terbuka dan luas mengenai anggaran ini.

"Kami telah meminta data lengkap, bahkan bersurat secara resmi kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI, kurang lebih empat kali, tapi kami masih belum mendapatkan dokumen keuangan daerah yang kami minta," tuturnya.

Fraksi PSI pun meminta agar pembahasan RAPBD di setiap komisi berjalan optimal. Setiap fraksi diberikan soft file dalam format Excel hingga level rincian komponen.

Baca juga: Di Hadapan Anies, Golkar DPRD DKI Sebut Kinerja TGUPP Tak Efektif dan Bebani APBD

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Megapolitan
[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Megapolitan
Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Megapolitan
Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Megapolitan
Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X