Dalam Rapat Paripurna, Fraksi PSI Kembali Sindir Pemprov DKI soal Transparansi Anggaran

Kompas.com - 04/12/2019, 18:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekali lagi memprotes masalah transparansi anggaran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kali ini, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memprotes hal tersebut dalam rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020 di lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza mengatakan bahwa seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengutamakan asas transparansi anggaran sesuai Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah," bunyi pasal tersebut.

Baca juga: Fraksi Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Pemotongan Babi di Kapuk

"Di situ dikatakan bahwa prinsip transparansi atau keterbukaan itu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah," ucap Anthony.

Fraksi PSI menilai Pemprov DKI Jakarta tak transparan soal anggaran salah satunya karena tidak mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di situs resmi apbd.jakarta.go.id.

DPRD pun disebutkan tak mendapatkan akses yang terbuka dan luas mengenai anggaran ini.

"Kami telah meminta data lengkap, bahkan bersurat secara resmi kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI, kurang lebih empat kali, tapi kami masih belum mendapatkan dokumen keuangan daerah yang kami minta," tuturnya.

Fraksi PSI pun meminta agar pembahasan RAPBD di setiap komisi berjalan optimal. Setiap fraksi diberikan soft file dalam format Excel hingga level rincian komponen.

Baca juga: Di Hadapan Anies, Golkar DPRD DKI Sebut Kinerja TGUPP Tak Efektif dan Bebani APBD

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Megapolitan
Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Megapolitan
Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan 'Marketplace'

Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan "Marketplace"

Megapolitan
Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Megapolitan
Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Megapolitan
Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Megapolitan
Soal Kasus Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Selidiki Penjual di Marketplace

Soal Kasus Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Selidiki Penjual di Marketplace

Megapolitan
Pengamat Minta Anies Tinjau Ulang Penggantian Nama Jalan Jakarta

Pengamat Minta Anies Tinjau Ulang Penggantian Nama Jalan Jakarta

Megapolitan
Tak Kunjung Ditemui Puan Maharani, Mahasiswa Bakar Sampah dan Ancam Robohkan Gerbang Gedung DPR

Tak Kunjung Ditemui Puan Maharani, Mahasiswa Bakar Sampah dan Ancam Robohkan Gerbang Gedung DPR

Megapolitan
Hindari Kecemburuan Persitara dengan Persija, Pemprov DKI Revitalisasi Stadion Tugu

Hindari Kecemburuan Persitara dengan Persija, Pemprov DKI Revitalisasi Stadion Tugu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.