Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dengan PSI, Fraksi PKS hingga Golkar Kompak Dukung Penyelenggaraan Formula E

Kompas.com - 04/12/2019, 20:42 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertolak belakang dengan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKS justru mendukung penyelenggaraan Formula E.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyebutkan fraksinya mendukung penyelenggaraan itu untuk mendorong pariwisata dan menggerakkan perekonomian di Jakarta.

Meski demikian Fraksi PKS meminta agar dilakukan lagi evaluasi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Formula E.

"Alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penyelenggaraan Formula E perlu ditinjau ulang dan lebih difokuskan pada alokasi anggaran yang memang dibutuhkan lamgsung dengan penyelenggaraan," kata Arifin saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

PKS meminta agar dukungan swasta juga lebih dilibatkan sehingga tidak terlalu membebani APBD.

Baca juga: Fraksi PSI Kembali Tolak Keras Penyelenggaraan Formula E dalam Rapat Paripurna

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat meminta agar Formula E yang menelan biaya sangat besar tersebut harus lebih banyak melibatkan masyarakat.

"Agar efek ekonominya terasa bukan sekadar jadi ajang kalangan menengah ke atas, tapi ada efek domino ekonomi buat semua warga DKI Jakarta," ucap Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christhyana Sari.

Terakhir, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Judistira Hermawan menuturkan fraksinya meyakini bahwa kegiatan Formula E akan berdampak positif bagi dunia usaha dan industri pariwisata di Jakarta.

Menurut dia, penyelenggaraan Formula E dapat dijadikan sebagai media sosialisasi energi terbarukan dan pentingnya transportasi bebas emisi.

"Dengan kontrak selama lima tahun ke depan, industri penerbangan, perhotelan, dan kuliner akan mendapatkan keuntungan dan berdampak pada pendapatan daerah," tuturnya.

Namun, Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengabaikan pelayanan publik dan kewajiban dalam menjalankan peraturan terkait pengurangan polusi udara di Jakarta.

Baca juga: PSI: Pemprov DKI Pangkas Anggaran Rehab Gedung Sekolah, tapi Pertahankan Formula E

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menjadi satu-satunya fraksi yang menyatakan penolakan keras terhadap penyelenggaraan Formula E pada 2020 nanti.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E.

Menurut PSI, ajang balap mobil listrik tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com