Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Minta Pemprov DKI Prioritaskan Pengendalian Banjir

Kompas.com - 04/12/2019, 21:39 WIB
Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIFraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pengendalian banjir, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar.

Sekretaris Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Yusuf menuturkan, hingga saat ini pengendalian banjir di sekitar Sungai Ciliwung belum mendapat perhatian yang cukup.

"Kami mengusulkan alokasi anggaran yang cukup untuk merealisasikan pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung yang tidak terlaksana pada tahun 2019 ini karena minimnya anggaran," ucap Yusuf saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: PKB Kritik Upaya Pengendalian Banjir DKI di Bawah Anies


Selain masalah naturalisasi di Sungai Ciliwung, Fraksi PKB-PPP mengingatkan Pemprov DKI agar memperluas target ruang terbuka biru (RTB), yakni waduk, situ, danau, dan embung.

RTB dinilai dapat mengendalikan debit air hujan maupun kiriman dari luar Jakarta hingga menjadi potensi wisata air.

"Kami sangat mendukung pembangunan dan peeluasan waduk di Jakarta karena pembangunan waduk akan berfungsi menampung air kali penghubung di sekitar waduk," tuturnya.

Mereka pun meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan program ini pada tahun depan.

"Karena dalam catatan kami dari 10 waduk yang diagendakan, baru tiga waduk yang bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini. Tidak terselesaikannya seluruh target waduk tersebut tentunya kurang mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta," tambah Yusuf.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program penanggulangan banjir dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dari Rp 1 triliun, senilai Rp 600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan buat normalisasi sungai dan waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

Baca juga: Bima Arya Ajak Anies Rancang Program Pengendalian Banjir

Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.

Namun Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan penanggulangan banjir yang kerap melanda Ibu Kota.

Alasannya, usulan anggaran pembangunan trotoar lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Megapolitan
Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Megapolitan
Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Megapolitan
Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Megapolitan
PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

Megapolitan
Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Megapolitan
Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Megapolitan
Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Megapolitan
Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Megapolitan
Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Megapolitan
Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Megapolitan
Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Megapolitan
Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X