Ironi Emas di Monas: Sumbangan, Ambisi Soekarno, dan Pemborosan

Di luar itu, Monas berdiri dengan sokongan gotong-royong warga dari beragam latar belakang, selain juga anggaran pemerintah.

Sumbangan wajib

Harian Kompas pada 17 April 2019 menulis, pemerintah memberlakukan sumbangan wajib dari pengusaha-pengusaha bioskop se-Tanah Air.

Sepanjang November 1961-Januari 1962 tercatat 15 bioskop menyumbang Rp 49.193.200,01. Di dalamnya, misalnya, terdapat sumbangan dari Bioskop Parepare dan Bioskop Watampone, Sulawesi Selatan dan Bioskop Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rp 884.528,85.

Rekapitulasi tahun 1972, total biaya pembangunan Monas mencapai angka Rp 358 juta.

Namun, tak semua satu suara dengan Soekarno, apalagi terhadap gagasannya soal “kebesaran bangsa”.

Nyatanya, “kebesaran bangsa” yang diwujudkan lewat kemegahan Monas dan aneka proyek mercusuar tak punya tuah apa pun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang compang-camping di pengujung dekade 1950-an.

Utang pemerintah menggemuk, ekspor lesu, ujungnya dapat ditebak. Inflasi meroket.

Era pengabisan Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno menderita hiperinflasi ratusan persen, berujung pada diberlakukannya pemangkasan tiga angka nol rupiah atau Sanering pada 1965.

Proyek mercusuar Soekarno jadi bulan-bulanan kritik, meski saluran kritik ketika itu belum seterbuka saat ini. Teristimewa emas di puncak Monas pun tak luput dari sorotan.

Harian Kompas melaporkan pada 21 November 1966, Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) Kotamadya Surabaya merilis pernyataan “usul” pada pemerintah untuk menurunkan emas yang melapisi lidah api Monas.

“Diturunkan dan diuangkan untuk dapat dipergunakan bagi hal-hal yang ‘bersifat produktif’,” tulis Kompas dalam artikel bertajuk "Produktifkan Emas Tugu Nasional".

Usul KAGI Surabaya berangkat dari pertimbangan bahwa Indonesia tengah tercekik hutang luar negeri yang parah dan ekonomi nasional perlu dibenahi.

“Politik mercusuar zaman Orde Lama mengakibatkan pemborosan,” sebut KAGI Surabaya kala itu.