Di Hadapan Anies, DPRD DKI Kritik TGUPP, Rumitnya Rusunami DP 0, hingga Penolakan Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 digelar pada Rabu (4/12/2019) kemarin.

Pandangan umum fraksi-fraksi ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Sembilan fraksi mengemukakan pandangannya terkait anggaran yang diusulkan sebesar Rp 87,95 triliun ini.

Kritik TGUPP

Di hadapan Anies, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta tidak efektif.

Baca juga: Terus Dikritik, Ini Kata Anies tentang Hasil Kerja TGUPP

Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP membebani APBD DKI Jakarta.

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," ujar Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan membacakan pandangan fraksi terhadap rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna.

Selain Golkar, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti TGUPP Anies.

Anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak mengatakan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan (dari APBD) dan (anggarannya dialihkan) memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny dalam rapat yang sama.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P.

Fraksi PSI menilai, anggaran TGUPP harus dihapus dari APBD.

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ucap Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Rusunami DP 0 rupiah yang rumit

Program lainnya yang selalu menjadi sorotan adalah rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp 0.

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai program unggulan Anies bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Sebab, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami tersebut.

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin berujar, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli DP Rp 0.