Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2019, 12:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan pemilik kendaraan bermotor di Jakarta menunggak pajak kendaraan, termasuk pemilik kendaraan mewah.

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, anak sejumlah penunggak pajak kendaraan mewah itu bahkan tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Padahal, KJP Plus program buat siswa dari keluarga tidak mampu.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah itu artinya distribusi KJP Plus salah sasaran?

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifuloh mengatakan, pemberian KJP Plus terhadap peserta didik telah melalui verifikasi.

Baca juga: Orangtua Pemilik KJP Plus Diimbau Blokir Mobil yang Dibeli Pakai Identitasnya

"Kami lakukan (verifikasi) secara hati-hati untuk memastikan bahwa KJP tetap diberikan tepat sasaran," kata Syaifuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menerima informasi soal sejumlah orangtua siswa penerima KJP Plus yang teridentifikasi memiliki mobil.

Dinas Pendidikan tidak langsung mencabut KJP Plus siswa yang bersangkutan. Dinas Pendidikan memerintahkan sekolah-sekolah untuk mengklarifikasi dan memverifikasi informasi tersebut.

Dalam sejumlah kasus, hasil verifikasi menunjukkan banyak orangtua siswa penerima KJP Plus yang memang terdaftar memiliki mobil. Tetapi, mobil itu sebenarnya bukan milik mereka.

Rupanya, identitas mereka digunakan oleh pemilik kendaraan asli untuk membeli mobil tersebut.

Contohnya, ada orangtua siswa penerima KJP yang teridentifikasi memiliki Ferrari. Ternyata, orang yang bersangkutan pernah kehilangan KTP.

Kartu identitasnya kemungkinan telah digunakan orang lain untuk membeli mobil.

Para orangtua siswa yang identitasnya digunakan itu akhirnya memblokir pajak kendaraan yang terdaftar atas namanya.

"Banyak masyarakat yang memblokir, artinya ternyata itu bukan mobilnya. Ada juga yang menyatakan bahwa memang itu bukan mobilnya," kata Syaifuloh.

Syarat penerima KJP Plus

Syaifuloh menjelaskan, syarat untuk mendapatkan KJP Plus adalah surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan.

KJP PlusDOK. KJP PLUS KJP Plus
Dilansir dari situs web pelayanan.jakarta.go.id, syarat untuk mengajukan SKTM, antara lain menyerahkan surat permohonan (formulir disiapkan), KTP, surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemohon yang menyatakan tidak mampu, dan kartu keluarga (KK).

"Syarat-syaratnya adalah orang yang teridentifikasi kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari PTSP," ujar Syaifuloh.

Syaifuloh menjelaskan, untuk mendapatkan KJP Plus, masing-masing siswa harus mendaftar melalui sistem dan mengunggah syarat-syarat yang ditentukan.

Baca juga: Disdik DKI: Orangtua Punya Mobil, KJP Plus Anak Dicabut

Pihak sekolah kemudian akan mendatangi rumah siswa yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi.

"Nanti akan dilakukan visitasi oleh sekolah untuk memastikan kondisi keluarganya, rumahnya, kondisi keuangannya, ekonominya seperti apa," ujar dia.

Dinas Pendidikan juga akan memverifikasi kendaraan milik orangtua siswa tersebut dengan melihat basis data kepemilikan kendaraan di BPRD DKI Jakarta.

Tujuannya untuk memastikan siswa tersebut memang berasal dari keluarga tidak mampu.

Syaifuloh menyampaikan, siswa yang orangtuanya memiliki mobil tidak boleh menerima KJP Plus.

"Kalau orangtuanya memiliki motor masih dimaklumi. Kalau mobil sementara masih dikategorikan dalam kelompok mampu," kata dia.

KJP Plus baru akan diberikan setelah siswa tersebut dinyatakan lolos verifikasi.

Dengan demikian, jika orangtua penerima KJP Plus terdaftar memiliki mobil, kemungkinan mobil itu dimiliki setelah anak yang bersangkutan menerima KJP Plus.

Sebab, saat KJP Plus diberikan, orangtua siswa tersebut dipastikan tidak memiliki mobil.

Saat orangtua siswa penerima KJP Plus diidentifikasi memiliki mobil, Dinas Pendidikan juga tidak langsung mencabut KJP Plus siswa tersebut.

"Bisa jadi memang itu mobilnya, atau bisa jadi hanya kebetulan saja KTP-nya digunakan, sehingga kami tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pemilik KJP yang memiliki mobil itu betul-betul mobilnya," kata Syaifuloh.

"Kami harus verifikasi lapangan secara lebih detail supaya jangan sampai nanti ternyata memang kurang mampu, kemudian kami blokir (KJP-nya)," lanjut dia.

Dinas Pendidikan baru akan mencabut KJP Plus milik siswa setelah melakukan verifikasi dan orangtuanya memang terbukti memiliki mobil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Megapolitan
'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Megapolitan
3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

Megapolitan
Nonton 'Street Race' di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Nonton "Street Race" di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Megapolitan
Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Megapolitan
Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Megapolitan
Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Megapolitan
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Megapolitan
Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Megapolitan
Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.