Komisi D DPRD DKI Sindir Realisasi Pembangunan Rumah DP Rp 0 yang Jauh dari Target

Kompas.com - 06/12/2019, 14:46 WIB
Acara Festival Samawa DP 0 Rupiah di rusunami yang terletak di Jl H Naiman RT 01/02 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (31/8/2019) ini. DOK. Humas Pemerintah Provinsi DKI JakartaAcara Festival Samawa DP 0 Rupiah di rusunami yang terletak di Jl H Naiman RT 01/02 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (31/8/2019) ini.


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyindir jumlah rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) Rp 0 yang baru terjual 100 unit.

Anggota Komisi D Pantas Nainggolan mengatakan, realisasi yang dicapai Pemprov DKI saat ini masih sangat jauh dari penetapan target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk membangun 250.000 unit rumah.

"Jauh itu. Kalau kita lihat, katakanlah ini sangat jauh dari kebutuhan dan sangat jauh juga dari RJPMD," ucap Pantas, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jumat (6/12/2019).

Ia menilai, Pemprov DKI Jakarta terlalu lambat dalam membangun unit rumah. Seharusnya proyek perumahan bisa dikerjakan secara bertahap per tahun.

Namun, kenyataannya, pembangunan memakan waktu sangat lama, bahkan setelah dua tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin.

Baca juga: Banyak Pendaftar Tak Lolos Verifikasi Bank, Rusunami DP Rp 0 Baru Terjual 100 Unit dari 780 Unit

"Saya pikir enggak terlalu tinggi kalau itu dalam satu tahun sekian yang dibangun. Ini kan lima tahun. Sudah bisa diprediksi. Nah ini persoalannya tak ada lagi pekerjaan pembangunan rumah susun dalam satu tahun. Semuanya jadi tiga tahun, bayangkan multiyears," kata Pantas.

"Harusnya per tahun konsisten. 10.000 per tahun. Karena ini per 3 tahun multiyears mungkin hanya 5.000," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, kesalahan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian bagi warga adalah terlalu terpaku pada program DP Rp 0.

Padahal, menurut dia, bisa dibangun rusunawa lainnya yang memiliki harga sewa rendah.

"Kesalahan pertama jawaban terhadap kebutuhan rumah yang didorong adalah DP 0 rupiah. Kesalahan kedua, pembangunan rumah susun yang seharusnya bisa dikejar dalam satu tahun anggaran menjadi tiga tahun anggaran. Padahal soal anggaran bisa lelang dipercepat," tuturnya.

Baca juga: DPRD DKI Kritik Rusunami DP Rp 0, Harga Tak Terjangkau hingga Proses Rumit

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Megapolitan
Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Megapolitan
Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Megapolitan
Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Megapolitan
Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Megapolitan
Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Megapolitan
Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Megapolitan
Berlaku 14 Hari, Penerapan PSBB di Jakarta Sampai 23 April 2020

Berlaku 14 Hari, Penerapan PSBB di Jakarta Sampai 23 April 2020

Megapolitan
Langgar PSBB di Jakarta, Warga Bisa Kena Denda hingga Sanksi Pidana

Langgar PSBB di Jakarta, Warga Bisa Kena Denda hingga Sanksi Pidana

Megapolitan
Anies: 1,25 Juta Keluarga Akan Dapat Bantuan Sembako Tiap Pekan

Anies: 1,25 Juta Keluarga Akan Dapat Bantuan Sembako Tiap Pekan

Megapolitan
Catat, Ini Aturan untuk Perusahaan yang Masih Beroperasi Saat PSBB di Jakarta

Catat, Ini Aturan untuk Perusahaan yang Masih Beroperasi Saat PSBB di Jakarta

Megapolitan
Motor Diizinkan Selama PSBB di Jakarta, tetapi Hanya untuk Penuhi Kebutuhan Pokok

Motor Diizinkan Selama PSBB di Jakarta, tetapi Hanya untuk Penuhi Kebutuhan Pokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X