Komisi D DPRD DKI Sindir Realisasi Pembangunan Rumah DP Rp 0 yang Jauh dari Target

Kompas.com - 06/12/2019, 14:46 WIB
Acara Festival Samawa DP 0 Rupiah di rusunami yang terletak di Jl H Naiman RT 01/02 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (31/8/2019) ini. DOK. Humas Pemerintah Provinsi DKI JakartaAcara Festival Samawa DP 0 Rupiah di rusunami yang terletak di Jl H Naiman RT 01/02 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (31/8/2019) ini.


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyindir jumlah rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) Rp 0 yang baru terjual 100 unit.

Anggota Komisi D Pantas Nainggolan mengatakan, realisasi yang dicapai Pemprov DKI saat ini masih sangat jauh dari penetapan target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk membangun 250.000 unit rumah.

"Jauh itu. Kalau kita lihat, katakanlah ini sangat jauh dari kebutuhan dan sangat jauh juga dari RJPMD," ucap Pantas, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jumat (6/12/2019).

Ia menilai, Pemprov DKI Jakarta terlalu lambat dalam membangun unit rumah. Seharusnya proyek perumahan bisa dikerjakan secara bertahap per tahun.

Namun, kenyataannya, pembangunan memakan waktu sangat lama, bahkan setelah dua tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin.

Baca juga: Banyak Pendaftar Tak Lolos Verifikasi Bank, Rusunami DP Rp 0 Baru Terjual 100 Unit dari 780 Unit

"Saya pikir enggak terlalu tinggi kalau itu dalam satu tahun sekian yang dibangun. Ini kan lima tahun. Sudah bisa diprediksi. Nah ini persoalannya tak ada lagi pekerjaan pembangunan rumah susun dalam satu tahun. Semuanya jadi tiga tahun, bayangkan multiyears," kata Pantas.

"Harusnya per tahun konsisten. 10.000 per tahun. Karena ini per 3 tahun multiyears mungkin hanya 5.000," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, kesalahan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian bagi warga adalah terlalu terpaku pada program DP Rp 0.

Padahal, menurut dia, bisa dibangun rusunawa lainnya yang memiliki harga sewa rendah.

"Kesalahan pertama jawaban terhadap kebutuhan rumah yang didorong adalah DP 0 rupiah. Kesalahan kedua, pembangunan rumah susun yang seharusnya bisa dikejar dalam satu tahun anggaran menjadi tiga tahun anggaran. Padahal soal anggaran bisa lelang dipercepat," tuturnya.

Baca juga: DPRD DKI Kritik Rusunami DP Rp 0, Harga Tak Terjangkau hingga Proses Rumit

Diketahui, rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, baru terjual 100 unit.

Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit.

"(Penghuni) sekitar 100 orang dari 780 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).

Kelik mengatakan, sebenarnya banyak warga yang mendaftar untuk membeli rusunami DP Rp 0. Banyak pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Dinas Perumahan.

Namun, kebanyakan pendaftar tidak lolos verifikasi bank sehingga tidak bisa menyicil rusunami DP Rp 0.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Megapolitan
Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Megapolitan
Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Megapolitan
Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Megapolitan
UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Megapolitan
Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X