"Ima Mahdiah Juga Ungkap Anggaran Bermasalah DKI, Kenapa PSI yang Terus Disalahkan?"

Kompas.com - 06/12/2019, 16:18 WIB
Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar konferensi pers terkait anggaran pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya senilai Rp 128,9 miliar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKomisi C DPRD DKI Jakarta menggelar konferensi pers terkait anggaran pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya senilai Rp 128,9 miliar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap aneh langkah politikus PDI-P Cinta Mega melarang politikus PSI Anthony Winza menyebarkan pembahasan rapat.

Sebelumnya, Cinta dan Anthony cekcok saat Komisi C rapat soal RAPBD 2020 DKI, Kamis (5/12/2019) malam. Belakangan ditengarai, materi rapat yang dimaksud Cinta ialah anggaran pengadaan komputer sebesar Rp 128 miliar.

"Aneh. Ada Ima Mahdiah yang juga bagian dari PDI-P dan suka mengungkap anggaran DKI yang juga dianggap masalah. Tapi kenapa Cinta Mega mempermasalahkan kader PSI yang dianggap memyebarluaskan informasi?" ucap Lucius ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (6/12/2019).

Sebagai informasi, Ima Mahdiah merupakan anggota Komisi E dari Fraksi PDI-P yang juga eks staf Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.

Baca juga: Temuan Ima Mahdiah dan Bantahan Sudin Pendidikan Jakpus soal Anggaran Pasir Rp 52 M

Ketika politikus PSI William Aditya mengumbar anggaran lem Aibon Rp 82 miliar akhir Oktober 2019 lalu, Ima juga menyoroti anggaran 2020 yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta, seperti pengadaan cat sampai tipe-eks yang nominalnya fantastis.

Teranyar, Rabu (5/12/2019), Ima mempertanyakan anggaran membangun SMK Pariwisata dengan pengadaan laboratorium kimia dan fisika, serta ongkos pembangunan pos satpam yang lebih besar dari biaya pembangunan sekolah.

William Aditya dinyatakan bersalah oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, sedangkan Ima yang juga buka suara pada media massa soal temuan anggaran gendut aman-aman saja.

"Saya kira ada faktor fraksinya, sehingga ada perlakuan berbeda untuk PSI. Tidak ada yang kemudian marah dan melaporkannya (Ima Mahdiah) ke Badan Kehormatan," ujar Lucius.

Lucius juga menduga, partai-partai "tua" di Kebon Sirih juga merasa terancam karena panggungnya direbut oleh PSI.

Baca juga: Tuding Politikus PSI Anthony Bocorkan Materi Rapat, Ini Penjelasan Cinta Mega Kader PDI-P

Langkah Ima Mahdiah mengungkap anggaran gendut DKI, menurut Lucius, tak mendongkrak citra PDI-P di mata publik. Berbeda ketika politikus PSI melakukannya.

Berbekal "panggung" di DKI ini, PSI bisa mengancam elektabilitas partai-partai tua di masa depan.

"Bahkan untuk sesuatu yang mereka tidak lakukan, akhirnya mereka yang dianggap melakukannya. Yang dituding adalah PSI atas tersebarnya informasi tersebut, walau itu kan rapat terbuka dan dia mengomentarinya di sana juga," Lucius menjelaskan.

Politikus PSI Anthony Winza membantah bahwa ia menyebarkan materi rapat kepada wartawan seperti yang dituduhkan politikus PDI-P Cinta Mega, meski menyebarkannya pun tak melanggar tata tertib karena rapat bersifat terbuka.

"Statement itu saya utarakan dalam rapat," kata Anthony, Jumat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X