Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

"Kami bisa mendapatkan berapa sebenarnya penerimaan (pajak) DKI Jakarta. Jadi ke depan kita (Pemprov dan DPRD DKI) tidak berdebat lagi (penerimaan pajak) harus sekian triliun, sekian triliun, tapi nanti by data, pajak restoran sebenarnya profiling-nya berapa untuk bisa kami raih, pajak hotel, parkir, hiburan, berapa," kata Faisal.

Selain itu, pengadaan komputer tersebut juga bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah.

Baca juga: Politikus PSI: Buka Anggaran dalam Rapat Diprotes, di Luar Juga, Harus Buka di Mana Lagi?

Sebab, BPRD DKI sudah mengetahui angka riil penerimaan pajak.

Menurut Faisal, anggaran Rp 128,9 miliar itu juga termasuk untuk perawatan (maintenance) oleh penyedia barang selama tiga tahun dan pelatihan pegawai BPRD DKI. Setelah tiga tahun, perawatan barang itu akan dilakukan pegawai BPRD DKI.

Dilihat dari situs web apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer itu terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.

Total anggaran yang diusulkan Rp 128.992.331.600 dengan rincian sebagai berikut:

- satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN)

- dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN)

- enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN)

- sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar

Malamnya, anggota Komisi C lainnya, Cinta Mega, menuding Anthony membocorkan materi rapat terkait anggaran itu kepada wartawan di luar forum rapat.

Namun, Anthony membantahnya. Dia menyatakan hanya berbicara soal anggaran itu di dalam forum rapat.