Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan,  PT MRT tengah menggencarkan bisnis non-farebox atau non-tiket kereta saat ini demi efisiensi penggunaan anggaran subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Langkah itu juga dilakukan setelah adanya pemangkasan besaran subsidi buat MRT dalam Kebijakan Umum Angggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Nilai subsidi MRT itu dipangkas dari Rp 938,5 miliar menjadi Rp 825 miliar.

“Ternyata tahun ini pendapatan itu banyak datang dari non-fare box (non-tiket kereta) dan dari farebox (tiket kereta). Tahun ini dari farebox Rp 180 miliar dari non-farebox Rp 225 miliar makanya akan kami terus gencarkan,” kata William di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

Ia menjelaskan, pendapatan non-farebox yang digencarkan PT MRT saat ini yaitu dari periklanan, telekomunikasi, dan retail.

“Itu komponen non-farebox kami yang kami dapat tahun ini, tahun berikut kami akan tingkatkan lagi,” ucapnya.

Selain menggencarkan non-farebox, ia berharap pengguna MRT semakin banyak sehingga banyak pula pemasukan dari farebox (tiket kereta).

Dengan begitu, ia berharap PT MRT bisa menjaga efesiensi penggunaan anggaran subsidi. Sehingga tidak ada perubahan tarif penumpang MRT meski dana subsidi dipangkas.

“Pt MRT ini sangat sehat, sehingga saya berharap masyarakat pelihara fasilitas ketika naik MRT. Dengan itu akan akan membantu peningkatan layanan mengurangi konsumsi di beban Pemerintah,” kata dia.