Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

JAKARTA, KOMPAS.com - Para anggota Komisi E/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta terbelah pendapatnya dalam rapat RAPBD 2020 bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Hal ini berkaitan dengan usulan Dinas Pendidikan membangun SMK Pariwisata 74, yang pada rapat Jumat (6/12/2019) sempat dicoret karena dianggap tak masuk akal.

Sebab, tertulis ada usulan anggaran pembangunan laboratorium fisika dan kimia di sekolah pariwisata itu.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengakui, jajarannya tahu bahwa anggaran itu sudah dicoret.

Namun, Disdik DKI kembali mengusulkannya sekolah itu sebagai boarding school atau sekolah asrama untuk orang miskin.

"Ini hanya kira-kira semangat kami. Kami sadar sudah didrop, tapi teman-teman ini karena kemarin-kemarin semangatnya adalah untuk orang miskin. Jadi kami menghitung kembali, tetapi semuanya kami serahkan pada Bapak/Ibu yang terhormat," jelas Syaefuloh dalam rapat, Sabtu.

Baca juga: Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Usulan tersebut ditolak oleh sebagian anggota Komisi E. Namun, sebagian menyetujui rencana tersebut.

Minta ditunda

Sebagian anggota Komisi E meminta agar anggaran pembangunan SMK 74 sebagai boarding school ditunda hingga setidaknya 2021, sebab dianggap tanpa perencanaan dan kajian matang.

"Jangan buru-buru karena kami punya pengalaman selama 10 tahun. Yang sudah terencana dan kajian yang sempurna saja, ketika pelaksanaannya pun 70 persen meleset," ujar Merry Hotma dari Fraksi PDI-P.

"Boarding school adalah sekolah yang sangat strategis dan itu kita butuhkan. Tetapi, kalau tanpa kajian yang akurat, kami tidak yakin ini bisa berjalan dengan benar," tambah dia.

Anggota dari Fraksi PDI-P Ima Mahdiah menganggap usulan SMK 74 sebagai boarding school hanya "bujuk rayu" Dinas Pendidikan agar anggaran itu disahkan oleh dewan.

"Saya lihat ini hanya biar disetujui saja SMK-nya. Harusnya dari kemarin sudah terdaftarkan boarding school. Kalau seperti itu kita setuju, karena berarti Bapak dan Ibu sudah berencana memang ada niat untuk bikin boarding school," ucap Ima.

Baca juga: Komisi E DPRD Coret Anggaran Pembangunan SMK Pariwisata yang Punya Lab Fisika dan Kimia

"Tapi ternyata boarding school-nya baru muncul hari ini, sehingga menjadi pertanyaan buat kita hari ini," ia menambahkan.

Lalu, Oman Rohman dari Fraksi PAN secara tegas meminta kepada pimpinan rapat agar menunda pengesahan anggaran SMKN 74.

"Secara fisik, kita harus tahu betul. Saya yakin betul ketersediaan lahan 3,2 hektar itu jarang dalam satu wilayah. Tanpa kajian yang terintegrasi, saya usul ini ditutup saja kita diskusi di Januari (2020 untuk 2021)," kata dia.

Minta segera disahkan

Sejumlah anggota lain Komisi E, sebaliknya, mendesak Pimpinan rapat agar segera mengesahkan anggaran SMK 74 sebagai boarding school.

Beberapa dari mereka malah meminta agar pengesahan dilakukan sebelum maghrib, namun tak disetujui pimpinan.

"Saya sih usulnya, kalau memang untuk orang miskin, saya setuju dilanjutkan, tidak di-drop. Pembangunan boarding school untuk orang miskin itu memang semangat kita (Komisi E) betul," ujar Achmad Nawawi dari Fraksi Demokrat.

Sementara itu, Basri Baco dari Fraksi Golkar meminta agar anggaran SMK 74 disahkan supaya pembangunan gedung sekolah bisa berjalan pada 2020.

Baca juga: Jawaban Disdik DKI Dinilai Tak Masuk Akal soal SMK Pariwisata Punya Lab Fisika dan Kimia

Ia meminta, karena boarding school adalah cita-cita Komisi E, anggota dewan harus berani mengesahkannya sekarang.

Apalagi, Komisi E sudah dua kali kunjungan kerja studi banding boarding school, yaitu ke Bali dan Sumatera Selatan.

"Kunjungan kerja kita harus ada hasil. Saya yakin bahwa untuk meningkatkan taraf hidup seseorang adalah lewat pendidikan. Boarding school akan menjadi kebanggaan kita semua," kata Basri.

"Saya setuju memang harus ada kajian, tapi kalau fisiknya kita bangun, dan teman-teman dari Dinas Pendidikan sambil mempersiapkan kajiannya, itu mungkin bisa," imbuhnya.

Lalu, Sekretaris Komisi E Joni Simanjuntak dari Fraksi PDI-P coba menawarkan jalan tengah. Ia meminta agar Syaefuloh mampu meyakinkan dewan soal SMK 74 sebagai boarding school.

"Memang kita terlalu drastis kalau langsung drop. Dengan adanya (sistem) boarding dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, cobalah (Syaefuloh) kasih keyakinan kepada kami," kata dia.

Rapat kemudian diskors selama 1 jam sekitar pukul 18.15 WIB.