Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Kompas.com - 07/12/2019, 21:08 WIB
Rapat Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2020, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANRapat Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2020, Sabtu (7/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta mengesahkan anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 melalui rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (7/12/2019) malam.

Pengesahan dilakukan usai rapat berlangsung alot, di mana anggota dewan terbelah pendapatnya untuk menyepakati pembangunan SMK 74 sebagai boarding school (sekolah asrama) pada 2020.

Sebagian berpendapat bahwa usulan ini tak dilengkapi kajian matang. Sebagian lagi berharap bahwa kajian dapat dilengkapi sembari pembangunan gedung dilakukan, karena pembangunan boarding school telah lama dicita-citakan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Setelah dilakukan voting, Ketua Komisi E Iman Satria akhirnya mengetuk palu bahwa anggaran pembangunan SMK 74 akan digelontorkan dalam RAPBD 2020, meski ia secara pribadi tak setuju.

"Kita sudah dengar, baik di-pending atau disetujui sama-sama baik. Memang, saat kita kemarin dua kali kunjungan kerja, Pak Kepala Dinas tidak merespons bahwa kita juga akan bangun boarding school. Tiba-tiba surprise saja, karena kemarin kita sudah putuskan anggaran ditolak," ujar Iman sebelum memulai voting.

Baca juga: Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

"Oleh karena itu, sayang sekali, akan ada mekanisme voting," imbuhnya.

Keputusan diambil melalui mekanisme voting dengan selisih tipis, 8 suara setuju berbanding 7 suara tidak setuju. Voting diambil secara pribadi, bukan atas nama partai, karena anggota satu partai pun beberapa tak sependapat.

"Kami sudah lama di Komisi E, baru kali ini terjadi voting hanya selisih 1. Ini sejarah bagi Komisi E, anggaran yang sudah dicoret disahkan lagi. Ini pelaksanaannya voting, bukan musyawarah mufakat, ini preseden buruk," ujar Merry Hotma dari Fraksi PDI-P yang sejak awal bersikeras ingin menunda pembangunan SMK 74 sampai kajiannya matang.

"Ini sebuah tanda bahwa pelaksanaan boarding school ini punya resistensi tinggi," lanjut Merry berbicara kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

Dengan adanya keputusan itu, DPRD dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga sepakat mengurangi anggaran pembangunan SMK 74 dari Rp 106 miliar menjadi Rp 100 miliar.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Maling Motor di Ciputat Tewas Setelah Dikeroyok Warga

Megapolitan
Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Megapolitan
Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Dipergoki Saat Beraksi, Maling Motor di Ciputat Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Pengelola Incar Guru Non-PNS untuk Isi Rusun DP Rp 0 Klapa Village

Megapolitan
Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Dari 780, Baru 90 Unit di Rusun DP Rp 0 Klapa Village yang Sudah Dihuni

Megapolitan
Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Pemkot Bekasi Butuh 500 Pompa untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Anies Minta Dinkes DKI Sediakan Alat Lengkap untuk Hadapi Corona

Megapolitan
Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Keluarkan Instruksi, Anies Minta Sosialisasi Corona Disebar ke Sekolah hingga Tempat Wisata

Megapolitan
Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Anies Keluarkan Ingub Waspada Corona untuk Jajaran Pemprov dan Masyarakat

Megapolitan
Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Akibat Banjir, 495 Jalan di Jakarta Rusan dan 3.290 Titik Berlubang

Megapolitan
Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Viral Penumpang Tag Kursi KRL, PT KCI Ingatkan Pentingnya Etika dan Toleransi di Kereta

Megapolitan
Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Mahasiswi UI Dilecehkan di Lingkungan Kampus, Ini Respons Rektor Ari Kuncoro

Megapolitan
Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Jasad Bayi yang Ditemukan di Kali Tambora Diduga Korban Tenggelam

Megapolitan
Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Cegah Banjir Lagi, Mesin Pompa di Underpass Tol JORR Kalimalang Akan Ditambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X