Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Kompas.com - 07/12/2019, 21:08 WIB
Rapat Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2020, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANRapat Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2020, Sabtu (7/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta mengesahkan anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 melalui rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (7/12/2019) malam.

Pengesahan dilakukan usai rapat berlangsung alot, di mana anggota dewan terbelah pendapatnya untuk menyepakati pembangunan SMK 74 sebagai boarding school (sekolah asrama) pada 2020.

Sebagian berpendapat bahwa usulan ini tak dilengkapi kajian matang. Sebagian lagi berharap bahwa kajian dapat dilengkapi sembari pembangunan gedung dilakukan, karena pembangunan boarding school telah lama dicita-citakan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Setelah dilakukan voting, Ketua Komisi E Iman Satria akhirnya mengetuk palu bahwa anggaran pembangunan SMK 74 akan digelontorkan dalam RAPBD 2020, meski ia secara pribadi tak setuju.

"Kita sudah dengar, baik di-pending atau disetujui sama-sama baik. Memang, saat kita kemarin dua kali kunjungan kerja, Pak Kepala Dinas tidak merespons bahwa kita juga akan bangun boarding school. Tiba-tiba surprise saja, karena kemarin kita sudah putuskan anggaran ditolak," ujar Iman sebelum memulai voting.

Baca juga: Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

"Oleh karena itu, sayang sekali, akan ada mekanisme voting," imbuhnya.

Keputusan diambil melalui mekanisme voting dengan selisih tipis, 8 suara setuju berbanding 7 suara tidak setuju. Voting diambil secara pribadi, bukan atas nama partai, karena anggota satu partai pun beberapa tak sependapat.

"Kami sudah lama di Komisi E, baru kali ini terjadi voting hanya selisih 1. Ini sejarah bagi Komisi E, anggaran yang sudah dicoret disahkan lagi. Ini pelaksanaannya voting, bukan musyawarah mufakat, ini preseden buruk," ujar Merry Hotma dari Fraksi PDI-P yang sejak awal bersikeras ingin menunda pembangunan SMK 74 sampai kajiannya matang.

"Ini sebuah tanda bahwa pelaksanaan boarding school ini punya resistensi tinggi," lanjut Merry berbicara kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

Dengan adanya keputusan itu, DPRD dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga sepakat mengurangi anggaran pembangunan SMK 74 dari Rp 106 miliar menjadi Rp 100 miliar.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Megapolitan
CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

Megapolitan
PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

Megapolitan
Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Megapolitan
Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Megapolitan
Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Megapolitan
Pemprov DKI Izinkan Lapangan Golf hingga Pusat Kebugaran Beroperasi Kembali Mulai 12 Juli

Pemprov DKI Izinkan Lapangan Golf hingga Pusat Kebugaran Beroperasi Kembali Mulai 12 Juli

Megapolitan
Jam Operasional Transportasi Umum di Kota Tangerang Mulai Diperpanjang

Jam Operasional Transportasi Umum di Kota Tangerang Mulai Diperpanjang

Megapolitan
Ini yang Harus Dilakukan jika Lihat Seseorang Dililit Ular

Ini yang Harus Dilakukan jika Lihat Seseorang Dililit Ular

Megapolitan
[UPDATE] 8 Juli: 8 RW di Kota Bekasi Masih Zona Merah Covid-19

[UPDATE] 8 Juli: 8 RW di Kota Bekasi Masih Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Tidak Boleh Antar Jemput Penumpang di Zona Merah, Ojol Bekasi Malah Diberi Kelonggaran

Tidak Boleh Antar Jemput Penumpang di Zona Merah, Ojol Bekasi Malah Diberi Kelonggaran

Megapolitan
Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, 'Dipaksa' Cari Sekolah Swasta

Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, "Dipaksa" Cari Sekolah Swasta

Megapolitan
Pemotongan Hewan Kurban Saat Pandemi, Daging Diantar ke Rumah

Pemotongan Hewan Kurban Saat Pandemi, Daging Diantar ke Rumah

Megapolitan
Tanpa Keterampilan Khusus, Warga Diimbau Tak Sembarangan Tangkap Ular

Tanpa Keterampilan Khusus, Warga Diimbau Tak Sembarangan Tangkap Ular

Megapolitan
Kembali Buka Layanan AKAP, Terminal Jatijajar Depok Harus Himpun Manifes Penumpang

Kembali Buka Layanan AKAP, Terminal Jatijajar Depok Harus Himpun Manifes Penumpang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X