Tarik Ulur Pengesahan SMKN 74, Boarding School Perdana Pemprov DKI Jakarta untuk Warga Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam beberapa tahun ke depan, Pemprov DKI Jakarta bakal punya satu unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Pariwisata 74. Letaknya kemungkinan di Jakarta Utara, dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektar.

Proyek ini disetujui Komisi E/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta, Sabtu (7/12/2019) lalu, berangkat dari usulan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Namun, pengesahan SMKN 74 ini tak berlangsung mulus lantaran dinilai minim kajian. Berikut Kompas.com merangkumnya:

Mulanya punya laboratorium fisika dan kimia

Dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019), anggaran pembangunan SMKN 74 jadi salah satu poin yang disorot. Pasalnya, anggaran pembangunannya cukup tinggi, yakni Rp 106 miliar.

Ketika ditelusuri, diketahui bahwa di dalam anggaran tersebut terselip komponen pengadaan ruang laboratorium fisika dan kimia di sekolah pariwisata itu.

Baca juga: Komisi E DPRD Coret Anggaran Pembangunan SMK Pariwisata yang Punya Lab Fisika dan Kimia

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika. Jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena mereka menjawab bahwa adanya kedua lab tersebut terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan," kata Ima Mahdiah dari Fraksi PDI-P sembari menilai bahwa anggaran itu bersifat copy-paste, Jumat (6/12/2019).

Sempat dicoret

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat disebut tak sanggup meyakinkan para anggota Komisi E mengenai pembangunan SMKN 74 itu pada rapat hari Jumat. Akibatnya, anggaran ini pun sepakat dicoret.

"Dalam pembuatan lab itu kan harus ada ada ruangan yang dibuat. Berarti kan buang-buang duit, sementara kita kan lagi krisis," ucap Ketua Komisi E Imam Satria, Kamis.

“Harus di-drop. Kalau enggak, nanti (jadi) temuan (kebocoran anggaran), kan mubazir. Nanti komisi E (kalau) menyetujui, ya kita repot," kata dia.

Diusulkan ulang sebagai boarding school

Dalam rapat penyisiran anggaran, Sabtu sore, Ima kembali menyadari bahwa anggaran pembangunan SMKN 74 kembali diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Syaefuloh, ketika ditanya Ima, menjawab bahwa pihaknya ingin sekali lagi berdiskusi. Konsep SMKN 74 diarahkan menggunakan konsep sekolah asrama (boarding school) untuk warga miskin.

Baca juga: Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

"Ini hanya kira-kira semangat kami. Kami sadar sudah di-drop, tapi teman-teman ini karena kemarin-kemarin semangatnya adalah untuk orang miskin. Jadi kami menghitung kembali, tetapi semuanya kami serahkan pada bapak ibu yang terhormat," ujar Syaefuloh.

Dewan terbelah

Sebagian anggota Komisi E meminta agar anggaran pembangunan SMK 74 sebagai boarding school ditunda hingga setidaknya 2021, sebab dianggap tanpa perencanaan dan kajian matang.

Baca juga: Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

"Boarding school adalah sekolah yang sangat strategis dan itu kita butuhkan. Tetapi, kalau tanpa kajian yang akurat, kami tidak yakin ini bisa berjalan dengan benar," ujar Merry Hotma dari Fraksi PDI-P, Sabtu.

"Saya lihat ini hanya biar disetujui saja SMK-nya. Harusnya dari kemarin sudah terdaftarkan boarding school. Kalau seperti itu kita setuju, karena berarti Bapak dan Ibu sudah berencana memang ada niat untuk bikin boarding school," Ima menimpali.

Sementara itu, sebagian anggota Komisi E meminta agar anggaran ini segera disahkan.

"Saya sih usulnya, kalau memang untuk orang miskin, saya setuju dilanjutkan, tidak di-drop. Pembangunan boarding school untuk orang miskin itu memang semangat kita (Komisi E) betul," ujar Achmad Nawawi dari Fraksi Demokrat.

"Saya setuju memang harus ada kajian, tapi kalau fisiknya kita bangun, dan teman-teman dari Dinas Pendidikan sambil mempersiapkan kajiannya, itu mungkin bisa," tambah anggota Fraksi Golkar, Basri Baco.

Dinas Pendidikan klaim sudah riset

Syaefuloh mengklaim bahwa jajarannya sudah pernah meriset soal kebutuhan boarding school untuk warga miskin Ibu Kota. Riset itu dilakukan dua kali, salah satunya memetakan akses pendidikan bagi warga miskin di pesisir Jakarta.

“Pertama tahun 2017, bahwa belum dibangun SMK untuk orang-orang miskin. Kedua, tahun 2019, kami menyelesaikan kajian soal sekolah pesisir,” kata Syaefuloh, Sabtu.

Dari penelitian itu, ia berujar bahwa Dinas Pendidikan perlu menambah 10 SMK pada tahun 2020 dengan jurusan pariwisata karena “siap pakai” dan “dibutuhkan”. Selama ini, warga miskin di pesisir Jakarta hanya punya satu SMK Negeri 56 sebagai tujuan sekolah.

Disahkan lewat voting tipis

Komisi E DPRD DKI Jakarta akhirnya mengesahkan anggaran pembangunan SMKN 74, Sabtu malam, usai melalui debat yang alot.

Keputusan diambil melalui mekanisme voting dengan selisih tipis, 8 suara setuju berbanding 7 suara tidak setuju. Voting diambil secara pribadi, bukan atas nama partai, karena anggota satu partai pun beberapa tak sependapat.

"Kami sudah lama di Komisi E, baru kali ini terjadi voting hanya selisih 1. Ini sejarah bagi Komisi E, anggaran yang sudah dicoret disahkan lagi. Ini pelaksanaannya voting, bukan musyawarah mufakat, ini preseden buruk. Ini sebuah tanda bahwa pelaksanaan boarding school ini punya resistensi tinggi " ujar Merry Hotma, Sabtu.

"Kita sudah dengar, baik di-pending atau disetujui sama-sama baik. Memang, saat kita kemarin dua kali kunjungan kerja (soal boarding school ke Bali dan Sumatera Selatan), Pak Kepala Dinas (Pendidikan) tidak merespons bahwa kita juga akan bangun boarding school. Tiba-tiba surprise saja, karena kemarin kita sudah putuskan anggaran ditolak," ujar Iman Satria, Ketua Komisi E, Sabtu, sebelum memulai voting.

DPRD dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sepakat mengurangi anggaran pembangunan SMK 74 dari Rp 106 miliar menjadi Rp 100 miliar, sehubungan dengan dikuranginya jumlah kelas dari 33 menjadi 18.