KPK Sebut Pemerintah Akan Kunci Sistem Layanan jika Wajib Pajak Menunggak

Kompas.com - 09/12/2019, 08:40 WIB
Petugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar razia penunggakan pajak door to door di wilayah Jakarta Barat pada Jumat (6/12/2019) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARPetugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar razia penunggakan pajak door to door di wilayah Jakarta Barat pada Jumat (6/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunggak pajak dinyatakan tidak bisa lagi mengurus perizinan di kantor pemerintah, bila belum melunasi pajak mereka. Pemerintah akan mengunci sistem layanan jika wajib pajak terbukti menunggak.

"Pada pemerintah daerah akan mengunci sistem layanan mereka dalam pelayanan publik mereka baik dalam perizinan dan sebagaianya. Jadi misalnya ada si A tidak membayar pajak kendaraan atau pajak lainnya maka pada saat ajukan usaha apapun lainnya dia akan terkunci dengan sistem otomatis," ucap Koordinator Supervisi Pencegahan KPK RI Korwil 3 Fressmount Wongso, Jumat (6/12/2019).

Lanjut Fressmount, penguncian sistem layanan itu baru akan diketahui saat penunggak pajak memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di KTP atau bisa juga saat menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Baca juga: BPRD DKI: Investasi dan Pajak Sama-sama Penting, Jadi Harus Dibarengi Pembayarannya

"Sistem layanan akan terlihat itu, baik itu badan hukum maupun peroranhan kita kunci di NIK dan NPWP yang mereka miliki," kata Fressmount.

Dengan begitu, penunggak pajak akan diprioritaskan melunasi tunggakan pajak terlebih dahulu baru mengurus perizinan lain.

Keterhubungan sistem layanan satu dengan yang lain juga mencegah tindak korupsi atau suap-menyuap dalam mengeluarkan izin.

Sebab semua transaksi bersifat terbuka kepada para wajib pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Monyet Masuk ke Perumahan Mewah di Ancol, Seorang ART Dicakar hingga Berdarah

Megapolitan
Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Sempat Tutup karena Kasus Covid-19, 3 Sekolah Ini Kembali Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Munarman Pertanyakan Maklumat FPI yang Buat Dirinya Dituduh Teroris dan Dipenjara

Megapolitan
Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Jalan di Bawah Stasiun MRT Blok A Berlubang, Warga Sebut Sering Terjadi Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

UPDATE 17 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.535 orang

Megapolitan
Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Baru Bebas dari Penjara, Dua Kurir 25 Kilogram Sabu Ditangkap Lagi di Legok Tangerang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Keluarga Ingin Fico Fachriza Direhabilitasi atas Penyalahgunaan Narkoba

Polda Metro Jaya Sebut Keluarga Ingin Fico Fachriza Direhabilitasi atas Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Siswa SMAN 4 Jakarta Positif Covid-19, Disebut Tertular dari Klaster Keluarga

Megapolitan
Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Bersikeras Gelar PTM 100 Persen di Tengah Lonjakan Covid-19, Disdik Tangerang: Ini Instruksi 4 Menteri

Megapolitan
Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Rahmat Effendi Sudah 2 Minggu Ditahan KPK, Kuasa Hukum: Kondisinya Baik-baik Saja

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Wagub DKI Ungkap Penyebab Krisis Air Bersih di Jakarta Utara

Megapolitan
Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Stiker Belum Lunasi Pajak Ditempel di Bioskop XXI, Manajemen: Kewajiban Pengelola Gedung

Megapolitan
Apindo Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP, Wagub DKI: Kami Hormati

Apindo Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP, Wagub DKI: Kami Hormati

Megapolitan
Tak Hanya Apindo, Anies Juga Digugat 2 Perusahaan Terkait UMP DKI

Tak Hanya Apindo, Anies Juga Digugat 2 Perusahaan Terkait UMP DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.