KPK Sebut Pemerintah Akan Kunci Sistem Layanan jika Wajib Pajak Menunggak

Kompas.com - 09/12/2019, 08:40 WIB
Petugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar razia penunggakan pajak door to door di wilayah Jakarta Barat pada Jumat (6/12/2019) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARPetugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar razia penunggakan pajak door to door di wilayah Jakarta Barat pada Jumat (6/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunggak pajak dinyatakan tidak bisa lagi mengurus perizinan di kantor pemerintah, bila belum melunasi pajak mereka. Pemerintah akan mengunci sistem layanan jika wajib pajak terbukti menunggak.

"Pada pemerintah daerah akan mengunci sistem layanan mereka dalam pelayanan publik mereka baik dalam perizinan dan sebagaianya. Jadi misalnya ada si A tidak membayar pajak kendaraan atau pajak lainnya maka pada saat ajukan usaha apapun lainnya dia akan terkunci dengan sistem otomatis," ucap Koordinator Supervisi Pencegahan KPK RI Korwil 3 Fressmount Wongso, Jumat (6/12/2019).

Lanjut Fressmount, penguncian sistem layanan itu baru akan diketahui saat penunggak pajak memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di KTP atau bisa juga saat menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Baca juga: BPRD DKI: Investasi dan Pajak Sama-sama Penting, Jadi Harus Dibarengi Pembayarannya

"Sistem layanan akan terlihat itu, baik itu badan hukum maupun peroranhan kita kunci di NIK dan NPWP yang mereka miliki," kata Fressmount.

Dengan begitu, penunggak pajak akan diprioritaskan melunasi tunggakan pajak terlebih dahulu baru mengurus perizinan lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keterhubungan sistem layanan satu dengan yang lain juga mencegah tindak korupsi atau suap-menyuap dalam mengeluarkan izin.

Sebab semua transaksi bersifat terbuka kepada para wajib pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Megapolitan
Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Megapolitan
Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Megapolitan
Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Megapolitan
Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Megapolitan
Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Megapolitan
Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.