Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Kompas.com - 09/12/2019, 15:23 WIB
Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016). Akhdi martin pratamaGerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).

JAKARTA,KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP) untuk beberapa daerah penyangga yang akan masuk ke DKI Jakarta.

Wacana penerapan tersebut dilakukan untuk meminimalisir persoalan macet yang kerap terjadi di Ibu Kota karena kepadatan kendaraan pribadi dari daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang.

Pembatasan kendaraan pribadi dengan memungut biaya atau ERP untuk membanguin infrastruktur dan mensubsidikan angkutan masal dinilai akan efesien.

"Jadi ERP ini sebenarnya terdiri dari dua lingkup, untuk jalan arteri seperti di Jakarta itu lingkupnya Pemprov, sementara kalau BPTJ lebih ke jalan-jalan nasional yang menuju Jakarta. Karena kemacetan itu berasal dari daerah pinggiran Jakarta," ujar Kepala Humas BPTJ Budi Raharjo kepada Kompas.com pada 17 November lalu.

Baca juga: Macet Parah, Jalan Margonda, Kalimalang dan Daan Mogot Perlu ERP

Selain itu, wacana tersebut digencarkan setelah melihat adanya peningkatan pergerakan di wilayah Jabodetabek.

Tercatat, pada tahun 2015 hanya 44 juta kendaraan dalam satu hari di Jakarta, kini meningkat dua kali lipat pada tahun 2018 yang mencapai 88 juta dari semua moda transportasi pribadi.

"Pergerakkan pelaju atau komuter memang cukup besar,melihat hal itu dengan tingginya kemacetan yang makin bertambah maka ada kebutuhan untuk mengatasinya. Caranya kita terapkan ERP, karena memang daerah penyangga itu kontribusi terbesar juga,ucapnya.

Daftar kawasan yang diterapkan ERP

Setidaknya ada tiga ring kawasan yang direncanakan akan diterapkan ERP mulai tahun 2020. 

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), ERP akan diterapkan pada Kawasan Jakarta dan kawasan perbatasan.

"Jadi nanti akan diintegrasikan (antara Jakarta dan kawasan perbatasan). Konsep kami ada ring satu, ring dua dan ring tiga," kata Bambang di kantornya Jalan MT haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: BPTJ Sebut Angkutan Barang Juga Akan Terkena Aturan ERP

Ring pertama penerapan ERP akan berlaku di kawasan Sudirman dan Thamrin. Untuk ring kedua adalah wilayah yang saat ini masuk dalam aturan ganjil-genap.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Megapolitan
Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Megapolitan
Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Megapolitan
Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Megapolitan
Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Megapolitan
Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Megapolitan
Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Megapolitan
Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X