Naik Dua Kali Lipat, Dana Bantuan Parpol DKI Diusulkan Sebesar Rp 5.000 Per Suara pada 2020

Kompas.com - 09/12/2019, 16:10 WIB
Rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta diusulkan Rp 5.000 per suara pada 2020.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, anggaran yang diusulkan semula Rp 2.400 per suara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 yang diusulkan Pemprov DKI.

Namun, setelah dibahas bersama Komisi A, anggarannya diusulkan naik Rp 2.600 menjadi Rp 5.000 per suara.

"Penambahan dana parpol semula angkanya Rp 2.400 per suara menjadi Rp 5.000," ujar Mujiyono dalam rapat pembahasan RAPBD DKI 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Komisi E Pangkas Anggaran Tenda Pengungsi, dari Rp 26 Juta Jadi Rp 16 Juta Per Unit

Mujiyono menyampaikan, total anggaran yang semula diusulkan dengan bantuan Rp 2.400 per suara, yakni Rp 13,08 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Total anggaran itu naik Rp 14,1 miliar (Rp 14.172.675.500) karena bantuan per suara naik Rp 2.600 menjadi Rp 5.000.

"Total tambahan Rp 14 miliar menjadi Rp 27 miliar," kata Mujiyono.

Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Baca juga: Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Namun, Pasal 5 Ayat 7 PP itu menyebut, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Adapun besaran dana bantuan keuangan yang diterima parpol nantinya bergantung pada jumlah suara yang diperoleh tiap parpol pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

Megapolitan
Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Megapolitan
Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Megapolitan
Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Megapolitan
Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Megapolitan
Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Megapolitan
Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Megapolitan
Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X