Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Kompas.com - 09/12/2019, 16:50 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berencana menyusun skema baru pelayanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) mulai 2020 mendatang.

Skema baru ini disusun karena sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang jadi acuan KS-NIK saat ini harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102.

Jika pelayanan KS-NIK tetap dilanjutkan tanpa skema baru, besar peluang KS-NIK dan BPJS Kesehatan akan tumpang tindih, sehingga tercipta peluang adanya klaim ganda dari rumah sakit kepada Pemkot Bekasi dan kepada BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga menargetkan akan mencapai universal coverage (cakupan menyeluruh) pada 2019 ini.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memberi contoh, pihaknya bakal menyetop layanan KS-NIK kepada warga yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Stop Sementara Layanan Kartu Sehat Mulai Tahun Depan

"Yang kita stop adalah orang yang sudah punya BPJS, dia tidak bisa lagi pakai KS. Tapi, di Kota Bekasi masih ada 500 ribu warga yang tidak punya BPJS," jelas pria yang akrab disapa Pepen itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/12/2019).

"Kita sudah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, itu bisa dilakukan. Apalagi kalau orang dalam keadaan insidentil, masuk rumah sakit, BPJS tidak aktif, apa bisa dirawat (jika tanpa KS-NIK)? Tidak bisa," imbuhnya.

Pepen dan jajaran menyebut bahwa contoh di atas hanya salah satu contoh dari skema baru yang tengah dirancang.

Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi masih mendata nama-nama beserta nomor kepesertaan masing-masing warga yang punya kepemilikan ganda KS-NIK dan BPKS Kesehatan sekaligus.

Jika rencana skema baru itu sudah matang, Pepen akan menerbitkan peraturan wali kota untuk mengaturnya lebih detail.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Megapolitan
30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Megapolitan
Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Megapolitan
Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Megapolitan
Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Megapolitan
Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

Megapolitan
Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X