Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Kompas.com - 09/12/2019, 16:50 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berencana menyusun skema baru pelayanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) mulai 2020 mendatang.

Skema baru ini disusun karena sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang jadi acuan KS-NIK saat ini harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102.

Jika pelayanan KS-NIK tetap dilanjutkan tanpa skema baru, besar peluang KS-NIK dan BPJS Kesehatan akan tumpang tindih, sehingga tercipta peluang adanya klaim ganda dari rumah sakit kepada Pemkot Bekasi dan kepada BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga menargetkan akan mencapai universal coverage (cakupan menyeluruh) pada 2019 ini.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memberi contoh, pihaknya bakal menyetop layanan KS-NIK kepada warga yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Stop Sementara Layanan Kartu Sehat Mulai Tahun Depan

"Yang kita stop adalah orang yang sudah punya BPJS, dia tidak bisa lagi pakai KS. Tapi, di Kota Bekasi masih ada 500 ribu warga yang tidak punya BPJS," jelas pria yang akrab disapa Pepen itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/12/2019).

"Kita sudah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, itu bisa dilakukan. Apalagi kalau orang dalam keadaan insidentil, masuk rumah sakit, BPJS tidak aktif, apa bisa dirawat (jika tanpa KS-NIK)? Tidak bisa," imbuhnya.

Pepen dan jajaran menyebut bahwa contoh di atas hanya salah satu contoh dari skema baru yang tengah dirancang.

Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi masih mendata nama-nama beserta nomor kepesertaan masing-masing warga yang punya kepemilikan ganda KS-NIK dan BPKS Kesehatan sekaligus.

Jika rencana skema baru itu sudah matang, Pepen akan menerbitkan peraturan wali kota untuk mengaturnya lebih detail.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRL Padat, Masih Ada Penumpang yang Belum Gunakan Masker

KRL Padat, Masih Ada Penumpang yang Belum Gunakan Masker

Megapolitan
Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

Megapolitan
Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Megapolitan
Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Megapolitan
11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

Megapolitan
Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

Megapolitan
Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Megapolitan
Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Megapolitan
Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X