Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 09/12/2019, 18:28 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui tim Advokasi Patriot berencana mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal yang akan digugat yakni Pasal 17 tentang sanksi yang diperoleh warga negara apabila tak mendaftarkan diri dalam BPJS.

"Dikaitkan dengan UUD 1945, BPJS kesehatan itu kan sifatnya nirlaba atau gotong-royong tentunya kalau nirlaba tidak memungut adanya keuntungan," ujar Hadi Sunaryo, anggota tim Advokasi Patriot kepada wartawan di Kompleks Kantor Pemkot Bekasi, Senin (9/12/2019).

"Tapi coba baca Pasal 17-nya, itu sangat jelas bahwa kalau kita tidak bisa bayar BPJS, ada sanksi administrasi, kemudian ada denda. Denda ini yang parah karena artinya memperoleh keuntungan," imbuhnya.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Dalam Pasal 17 Undang-Undang BPJS disebutkan, setiap orang yang tidak mendaftarkan diri dalam BPJS akan disanksi.

Sanksi itu (ayat 2) berupa teguran tertulis, denda, dan atau tidak mendapat layanan publik tertentu.

"Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka akan kita uji ke MK," ujar Hadi.

Ia mengatakan, masalah pengenaan sanksi tadi sebetulnya tak hanya dialami oleh warga Kota Bekasi, melainkan seluruh Warga Negara Indonesia.

Namun, di Kota Bekasi sendiri, Pemkot mencatat sekitar 500 ribu warganya belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Stop Sementara Layanan Kartu Sehat Mulai Tahun Depan

Di sisi lain, Pemkot Bekasi juga punya program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) yang tidak seperti BPJS, tak dipungut iuran.

Di atas kertas, warga miskin di Kota Bekasi cenderung akan memilih layanan KS-NIK ketimbang BPJS Kesehatan yang berbayar untuk memperoleh fasilitas kesehatan kelas III.

Namun, program KS-NIK Pemkot Bekasi rencananya akan ditangguhkan dan disusun skema ulang.

Pasalnya, Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 mengatur bahwa sistem jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan dalam BPJS.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Permukimannya Jadi Zona Merah, Pemuda di Pondok Aren Buat Masker untuk Dibagikan ke Warga

Permukimannya Jadi Zona Merah, Pemuda di Pondok Aren Buat Masker untuk Dibagikan ke Warga

Megapolitan
Pemkot Sarankan Rumah Makan hingga Pasar di Bekasi Beralih Jualan Lewat Online

Pemkot Sarankan Rumah Makan hingga Pasar di Bekasi Beralih Jualan Lewat Online

Megapolitan
Kepedulian Ibu-ibu PKK Jakbar, Bagikan Makanan untuk Tenaga Medis di RSUD dan Puskesmas

Kepedulian Ibu-ibu PKK Jakbar, Bagikan Makanan untuk Tenaga Medis di RSUD dan Puskesmas

Megapolitan
Hasil Rapid Test Sementara Kota Tangerang, 26 Orang Positif Covid-19

Hasil Rapid Test Sementara Kota Tangerang, 26 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Tuai Simpati, Aksi Emak-emak Berbagi Makanan untuk Mahasiswa Rantau UI Makin Banyak Pengikut

Tuai Simpati, Aksi Emak-emak Berbagi Makanan untuk Mahasiswa Rantau UI Makin Banyak Pengikut

Megapolitan
Banjir Landa Perumahan Mustika Gandaria Bekasi

Banjir Landa Perumahan Mustika Gandaria Bekasi

Megapolitan
Sepi Penumpang karena Covid-19, PO Bus AKAP Kurangi Armadanya

Sepi Penumpang karena Covid-19, PO Bus AKAP Kurangi Armadanya

Megapolitan
Dalam Dua Pekan, Damkar Jakarta Timur Semprot Disinfektan di 731 Titik

Dalam Dua Pekan, Damkar Jakarta Timur Semprot Disinfektan di 731 Titik

Megapolitan
Apartemen yang Disulap Jadi RS Khusus Pasien Covid-19 Mulai Beroperasi Jumat Ini

Apartemen yang Disulap Jadi RS Khusus Pasien Covid-19 Mulai Beroperasi Jumat Ini

Megapolitan
Pasien Positif Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak 111 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak 111 Orang

Megapolitan
Gratiskan Makanan untuk Penghuni Asrama UI, Emak-emak Ini Tak Berkeberatan Peminatnya Bertambah

Gratiskan Makanan untuk Penghuni Asrama UI, Emak-emak Ini Tak Berkeberatan Peminatnya Bertambah

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 322 Orang dalam Sepekan, Ini Rinciannya

Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 322 Orang dalam Sepekan, Ini Rinciannya

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Ajak Warga Bantu Sesama yang Terdampak Covid-19

Wakil Wali Kota Bekasi Ajak Warga Bantu Sesama yang Terdampak Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Megapolitan
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X