Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 09/12/2019, 18:28 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui tim Advokasi Patriot berencana mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal yang akan digugat yakni Pasal 17 tentang sanksi yang diperoleh warga negara apabila tak mendaftarkan diri dalam BPJS.

"Dikaitkan dengan UUD 1945, BPJS kesehatan itu kan sifatnya nirlaba atau gotong-royong tentunya kalau nirlaba tidak memungut adanya keuntungan," ujar Hadi Sunaryo, anggota tim Advokasi Patriot kepada wartawan di Kompleks Kantor Pemkot Bekasi, Senin (9/12/2019).

"Tapi coba baca Pasal 17-nya, itu sangat jelas bahwa kalau kita tidak bisa bayar BPJS, ada sanksi administrasi, kemudian ada denda. Denda ini yang parah karena artinya memperoleh keuntungan," imbuhnya.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Dalam Pasal 17 Undang-Undang BPJS disebutkan, setiap orang yang tidak mendaftarkan diri dalam BPJS akan disanksi.

Sanksi itu (ayat 2) berupa teguran tertulis, denda, dan atau tidak mendapat layanan publik tertentu.

"Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka akan kita uji ke MK," ujar Hadi.

Ia mengatakan, masalah pengenaan sanksi tadi sebetulnya tak hanya dialami oleh warga Kota Bekasi, melainkan seluruh Warga Negara Indonesia.

Namun, di Kota Bekasi sendiri, Pemkot mencatat sekitar 500 ribu warganya belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Stop Sementara Layanan Kartu Sehat Mulai Tahun Depan

Di sisi lain, Pemkot Bekasi juga punya program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) yang tidak seperti BPJS, tak dipungut iuran.

Di atas kertas, warga miskin di Kota Bekasi cenderung akan memilih layanan KS-NIK ketimbang BPJS Kesehatan yang berbayar untuk memperoleh fasilitas kesehatan kelas III.

Namun, program KS-NIK Pemkot Bekasi rencananya akan ditangguhkan dan disusun skema ulang.

Pasalnya, Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 mengatur bahwa sistem jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan dalam BPJS.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walhi Sebut Reklamasi Ancol Sama dengan 17 Pulau, Tetap Eksploitasi Teluk Jakarta

Walhi Sebut Reklamasi Ancol Sama dengan 17 Pulau, Tetap Eksploitasi Teluk Jakarta

Megapolitan
Sedang Menyapu, Petugas PPSU Temukan Jenazah Bayi di Cengkareng

Sedang Menyapu, Petugas PPSU Temukan Jenazah Bayi di Cengkareng

Megapolitan
Gereja Katedral Jakarta Kembali Gelar Misa Langsung

Gereja Katedral Jakarta Kembali Gelar Misa Langsung

Megapolitan
Polisi Usut Pengadangan Ambulans oleh Pengendara Motor di Depok

Polisi Usut Pengadangan Ambulans oleh Pengendara Motor di Depok

Megapolitan
Sejumlah Wilayah Jakarta Barat Alami Gangguan Pasokan Air Palyja

Sejumlah Wilayah Jakarta Barat Alami Gangguan Pasokan Air Palyja

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Terkait Penerbitan e-KTP Djoko Tjandra

Anies Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Terkait Penerbitan e-KTP Djoko Tjandra

Megapolitan
Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Megapolitan
Teka-teki Kasus Kematian Editor Metro TV

Teka-teki Kasus Kematian Editor Metro TV

Megapolitan
Dua Kali Lonjakan Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta dalam Sepekan Terakhir

Dua Kali Lonjakan Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta dalam Sepekan Terakhir

Megapolitan
Taksi Online Terbakar Saat Tunggu Penumpang

Taksi Online Terbakar Saat Tunggu Penumpang

Megapolitan
Terkait Izin Reklamasi, Anies Sebut Ancol Akan Jadi Pusat Wisata di Asia

Terkait Izin Reklamasi, Anies Sebut Ancol Akan Jadi Pusat Wisata di Asia

Megapolitan
Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Megapolitan
Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Megapolitan
Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X