Pemkot Bekasi Akan Gugat Peraturan Presiden yang Monopoli Sistem Jaminan Kesehatan

Kompas.com - 09/12/2019, 18:56 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berencana mengajukan uji materi Pasal 102 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang integrasi sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Uji materi ini akan didaftarkan dalam pekan ke depan oleh Tim Advokasi Patriot.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap, pasal ini menjadi semacam " monopoli" pemerintah pusat terhadap sistem jaminan kesehatan.

"Saya melihat ada yang salah antara Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke Perpres-nya (Nomor 82 Tahun 2018), sehingga terjadi monopoli. Padahal kita, (pemerintah) daerah mampu melaksanakan aplikasi (jamkesda) itu dengan sebaik-baiknya," jelas Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Sebagai informasi, Kota Bekasi sudah sejak 2012 menjalankan jamkesda bernama Kartu Bekasi Sehat yang sejak 2018 bermetamorfosis menjadi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Berbeda dengan BPJS Kesehatan, warga tak dipungut iuran untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan kelas III melalui KS-NIK.

Belakangan, program KS-NIK terpaksa ditangguhkan dan akan disusun ulang skemanya karena dianggap tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga terbentur Perpres soal integrasi jamkesda ke BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Perpres soal integrasi ini, menurut Pepen, melangkahi undang-undang yang ada di atasnya, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 soal Pemerintah Daerah.

Dalam UU Pemerintah Daerah, layanan kesehatan menjadi salah satu pelayanan dasar yang wajib diurusi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Bekasi.

"Perpres itu mencabut kewenangan pemerintah daerah," ujar Hadi Sunaryo, anggota Tim Advokasi Patriot kepada wartawan, Senin.

"Sementara d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pun, di Pasal 171 ayat 2 menjelaskan, pemerintah kota atau kabupaten wajib menyediakan 10 persen dari APBD yang ada untuk pembiayaan jaminan kesehatan daerah," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rektor UMJ Positif Covid-19, Penerimaan Mahasiswa Baru Tetap Berjalan

Rektor UMJ Positif Covid-19, Penerimaan Mahasiswa Baru Tetap Berjalan

Megapolitan
Truk Asal Aceh yang Dihentikan BNN di Bekasi Total Bawa 404 Kg Ganja

Truk Asal Aceh yang Dihentikan BNN di Bekasi Total Bawa 404 Kg Ganja

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Megapolitan
Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Megapolitan
Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Megapolitan
Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Megapolitan
Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Megapolitan
Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Megapolitan
PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

Megapolitan
Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Megapolitan
Jalan Pangeran Jayakarta Bekasi Berlakukan Uji Coba Lalu Lintas Satu Arah

Jalan Pangeran Jayakarta Bekasi Berlakukan Uji Coba Lalu Lintas Satu Arah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X