Pemkot Bekasi Akan Gugat Peraturan Presiden yang Monopoli Sistem Jaminan Kesehatan

Kompas.com - 09/12/2019, 18:56 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berencana mengajukan uji materi Pasal 102 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang integrasi sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Uji materi ini akan didaftarkan dalam pekan ke depan oleh Tim Advokasi Patriot.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap, pasal ini menjadi semacam " monopoli" pemerintah pusat terhadap sistem jaminan kesehatan.

"Saya melihat ada yang salah antara Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke Perpres-nya (Nomor 82 Tahun 2018), sehingga terjadi monopoli. Padahal kita, (pemerintah) daerah mampu melaksanakan aplikasi (jamkesda) itu dengan sebaik-baiknya," jelas Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Sebagai informasi, Kota Bekasi sudah sejak 2012 menjalankan jamkesda bernama Kartu Bekasi Sehat yang sejak 2018 bermetamorfosis menjadi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Berbeda dengan BPJS Kesehatan, warga tak dipungut iuran untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan kelas III melalui KS-NIK.

Belakangan, program KS-NIK terpaksa ditangguhkan dan akan disusun ulang skemanya karena dianggap tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga terbentur Perpres soal integrasi jamkesda ke BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Perpres soal integrasi ini, menurut Pepen, melangkahi undang-undang yang ada di atasnya, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 soal Pemerintah Daerah.

Dalam UU Pemerintah Daerah, layanan kesehatan menjadi salah satu pelayanan dasar yang wajib diurusi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Bekasi.

"Perpres itu mencabut kewenangan pemerintah daerah," ujar Hadi Sunaryo, anggota Tim Advokasi Patriot kepada wartawan, Senin.

"Sementara d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pun, di Pasal 171 ayat 2 menjelaskan, pemerintah kota atau kabupaten wajib menyediakan 10 persen dari APBD yang ada untuk pembiayaan jaminan kesehatan daerah," tutur dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X