DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta membahas alokasi anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada Senin (9/12/2019) ini berlangsung alot.

Pembahasan dimulai pukul 15.00 WIB dan diskor pukul 17.30, lalu dimulai kembali pukul 20.00 WIB hingga saat ini.

Sejumlah anggota legislatif tidak setuju mengalokasikan anggaran untuk tim yang membantu kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetoo Edi Marsudi menilai posisi TGUPP sudah melebihi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca juga: Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Ia mengkritik Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP yang bisa memberi masukan kepada gubernur meski bukan SKPD apalagi ada anggotanya yang rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Kalau ini dikasih (anggaran) Rp 19,8 miliar uangnya buat apa saja ? Kalau mau tetap hidup silakan pakai dana operasional gubernur," kata Prasetio dalam rapat Banggar itu.

Fraksi PDI-P lantang bersuara dalam rapat tersebut, menunjukkan sikap tak setuju dengan adanya APBD untuk TGUPP. Mereka menilai keberadaan TGUPP bisa membuat susana kerja di Pemprov DKI tidak harmonis.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono menyarankan anggaran untuk TGUPP di APBD 2020 dihapuskan karena dikhawatirkan menyebabkan polemik.

"Saya salah satunya enggak setuju dengan anggaran TGUPP setelah kami lihat tupoksi yang diberikan kepada kami ternyata ada satu tupoksi yang diberikan ke TGUPP jadi tidak harmonis," kata Gembong.

Baca juga: Anggota TGUPP Rangkap Dewan Pengawas RSUD, Pemprov DKI Bilang Tugasnya Sama-sama Mengawasi

Sementara Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad ingin adanya evaluasi terhadap kinerja TGUPP. Ia menanyakan siapa saja anggota TGUPP yang benar-benar bekerja.

"Menurut saya paling penting disampaikan dari 73 (anggota) siapa yang benar-benar kerja dan apa hasilnya," kata Idris.

Sebaliknya, anggota Fraksi Partai Gerindra S Andyka mengatakan bahwa fraksinya hanya ingin ada perbaikan di dalam Peraturan Gubernur tentang TGUPP. Ia menolak seandainya seluruh anggaran dicabut.

"Kalau pohon rantingnya saja yang dipotong, jangan semua. Saya mendukung anggaran untuk TGUPP. Hanya kalau ada sistem pertanggungjawaban ya itu yang harus diperbaiki," ujar dia.

Satu suara dengan Gerindra, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim menganggap pemberian anggaran untuk TGUPP wajar saja. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu Anies dalam bekerja.

"Ini kinerjanya TGUPP saya melihat gajinya enggak gede-gede amat. Menurut saya tentu kinerja dievalusi lebih maksimal untuk membantu kepala daerah,  ...kami mendukung sajalah Pak Ketua untuk mempercepat pembangunan DKI," ucap Lukman.