BPRD Jakarta Pusat Bantah Wilayahnya Paling Besar Menunggak PBB

Kompas.com - 10/12/2019, 17:39 WIB
Petugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar razia penunggakan pajak door to door di wilayah Jakarta Barat pada Jumat (6/12/2019) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARPetugas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar razia penunggakan pajak door to door di wilayah Jakarta Barat pada Jumat (6/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Pusat membantah bahwa wilayahnya punya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling besar.

Kepala Suku Dinas Bagian BPRD Jakarta Pusat, Adhi Wirananda, mengatakan wilayah Jakarta Pusat paling sedikit menunggak pajak dibanding wilayah lainnya di Jakarta. Namun tunggakan per satu obyek pajak di Jakarta Pusat memang besar nilainya.

Adhi mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Kepala Humas BPRD DKI Jakarta, Mulyo Sasungko. Mulyo sebelumnya menyebutkan, Jakarta Pusat menjadi wilayah yang cukup banyak menunggak PBB dengan nilai yang tinggi.

Baca juga: BPRD DKI: Investasi dan Pajak Sama-sama Penting, Jadi Harus Dibarengi Pembayarannya

Adhi mengatakan, tunggakan PBB di Jakarta Pusat untuk tahun 2019 sebesar Rp 196 miliar.

“Secara total tunggakannya emang di Jakarta Pusat paling kecil,” ujar Adhi di Kantor Sudin BPRD Jakarta Pusat, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Namun, ia mengakui nilai tunggakan per satu obyek di Jakarta Pusat paling besar dibanding daerah lainnya. Hal itu lantaran lokasi di wilayah Jakarta Pusat dipenuhi gedung-gedung dan perumahan elite sehingga nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk masing-masing bangunan besar nilainya.

“Jadi karena NJOP di Jakarta Pusat tinggi dibandingkan daerah pinggiran. Sehingga tunggakan per obyek pajaknya tinggi. Namun kalau ditotalkan secara total tunggakan itu paling kecil dibandingkan daerah lain karena kan wilayahnya kecil,” kata dia.

Adhi mengatakan, saat ini pihaknya gencar melakukan sidak baik itu ke perumahan, perusahaan maupun ke apartemen-apartemen untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

“Ada tiga penagihan, kami biasa tempelkan stiker, pembacaan surat paksa hingga penyitaan bangunan yang belum bayar pajak,” ucap Adhi

BPRD menargetkan penerimaan PBB di tahun 2019 mencapai Rp10 triliun. Saat ini sudah terealisasi Rp 9,1 triliun atau 91 persen dari target.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X